Breaking News

Korupsi Pengadaan Alat KB II Rp191 Miliar, Kejagung Tetapkan Petinggi BKKBN Sebagai Tersangka

Korupsi Pengadaan Alat KB II Rp191 Miliar, Kejagung Tetapkan Petinggi BKKBN Sebagai Tersangka.

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan  Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sanjoyo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014-2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38 Miliar.

 

“Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik dan ternyata dihubungkan dengan kasus maka dinilai bahwa saudara Sanjoyo memenuhi syarat menjadi tersangka,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung, Adi Toegarisman saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/01/2017).

 

Menurut Adi, dalam kasus tersebut yang bersangkutan berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

 

“Jadi saat itu Sanjoyo menjabat sebagai Direktur atau pejabat eselon II BKKBN yang selaku KPA dan PPK,” ujarnya.

 

Adi mengatakan, dengan penetapan tersangka ini membuat penanganan kasus semakin utuh pelaku atau tersangkanya, selain dari rekanan kemudian KPA yang merangkap PPK.

 

Selain itu, kata Adi, pihaknya akan memeriksa soal adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus tersebut. “Kita akan membuat terang kasus ini,” ujarnya.

 

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejagung telah menetapkan tersangka Kepala BKKBN, Surya Candra Surapaty atau SCS. Tidak lama berselang, penyidik melakukan penahanan terhadap SCS di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejagung.

 

Selain itu, penyidik juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni, YW pekerjaan Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-51/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017. LW pekerjaan Direktur PT. Djaja Bima Agung berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-52/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

 

Lalu, KT pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kasi Penyediaan Sarana Program/ mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN) berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-53/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

 

Kasus ini bermula saat Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II atau Implant Batang Tiga Tahunan Plus Inserter, dengan pagu anggaran sebesar Rp191.340.325.000 yang bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN.

 

Namun, pada saat proses pelelangan berlangsung, adanya penawaran harga yang dimasukkan oleh para peserta lelang yang dimana berada dalam 1 kendali yakni, PT Djaya Bima Agung yang juga sebagai peserta lelang. Sehingga, harga-harga tersebut adalah harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*