Breaking News

Korupsi di Bapeten Tak Kunjung Disentuh, Aktivis Pertanyakan Kepemimpinan Tito Karnavian

Korupsi di Bapeten Tak Kunjung Disentuh, Aktivis Pertanyakan Kepemimpinan Tito Karnavian.

Kepemimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian dalam memberantas tindak pidana korupsi dipertanyakan. Banyak kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke institusi Bhayangkara itu tidak kunjung disentuh, bahkan dipermainkan dan dikubur.

 

Koordinator Investigasi Jaringan Aktivis 2000 Anti Korupsi Sangap Tua Simarmata mengatakan, reformasi di tubuh Polri ternyata jalan di tempat. Selain komitmen Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terbukti, selama kepemimpinannya, banyak laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dibiarkan dan bahkan dikubur diam-diam.

 

“Kami mempertanyakan kinerja dan kepemimpinan institusi Polri dalam memberantas korupsi di Republik ini. Hingga tingkat bawah, penyidik di institusi ini lelet dan tidak kunjung bisa membongkar kasus korupsi yang sudah begitu nyata terjadi. Seperti yang terjadi di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Sudah sejak 2014 laporan masuk ke penyidik di Polda Metro Jaya, sampai sekarang kok malah dipendam. Patut kita pertanyakan semua ini,” tutur Sangap Tua Simarmata, di Jakarta, Senin (04/12/2017).

 

Semakin membingungkan, lanjut dia, ketika hasil audit investigasi terhadap lima proyek pengadaan di Bapeten yang diprediksi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah, tak kunjung ditindaklanjuti.

 

Padahal, jelas Sangap, pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta bahkan sudah menyampaikan Hasil Auditnya terkait laporan tersebut.

 

Pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan hasil Audit Investigasi atas Pengadaan Peralatan Laboratorium Radiasi di Lingkungan Sekretariat Utama BAPETEN tahun 2013, karena sudah selesai dilaksanakan.

 

Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Donny Anang Dwijanto bahkan sudah mengirimkan hasil auditnya itu ke Polda Metro Jaya.

 

“Dan laporan hasil audit telah kami sampaikan kepada Polda Metro Jaya melalui Bareskrim Mabes Polri dengan Surat Nomor: S-373/D5/01/2017, tertanggal 18 Mei 2017,” ujar Donny dalam suratnya kepada Bareskrim Mabes Polri.

 

Bukan sekali penyerahan hasil audit investigasi dari BPKP DKI Jakarta yang sudah disampaikan.  Hal itu pun sudah diakui oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya.

 

Direktur Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Deriyan Jayamarta mengakui bahwa ada laporan informasi Nomor: LI/19/X/2014/Tipidkor, tertanggal 27 Oktober 2014, terkait dugaan tindak pidana korupsi dengan cara penggelembungan harga (mark up), dalam pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2013 di Bapeten.

 

Laporan itu pun telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin. Lidik/01/I/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 04 Januari 2016.

 

Penyidik menginformasikan, dari 5 pengadaan yang dimintakan penghitungan Audit Investigasi kepada BPKP Perwakilan DKI Jakarta, tiga hasil auditnya sudah selesai.

 

Ketiga hasil audit itu adalah, pertama, Pengadaan Alat Digital Cerenkov Viewing Device (DCVD), ditemukan potensi kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: LAINV-236/PW09/5/2016, tanggal 31 Mei 2016, yang disampaikan melalui Bareskrim Mabes Polri dan diterima pada tanggal 18 November 2016.

 

Kedua, pengadaan Peralatan Security, ditemukan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: LAINV-237/PW09/5/2016, tertanggal 31 Mei 2016, yang disampaikan melalui Bareskrim Mabes Polri dan diterima pada tanggal 13 Februari 2017.

 

Tiga, Peralatan Laboratorium Radiasi ditemukan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: LAINV-549/PW09/5/2016, tanggal 1 Desember 2016, yang disampaikan melalui Bareskrim Mabes Polri dan diterima tanggal 18 Mei 2017.

 

“Mengingat hasil penghitungan Audit Investigasi untuk 5 (lima) kegiatan pengadaan yang akan disatukan dalam satu perkara memerlukan waktu yang cukup panjang, maka penyidik telag melakukan beberapa kali pembahasan secara internal agar dari tiga hasil Audit Investigasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk ketahapan selanjutnya, guna mendapatkan saran dan pendapat, untuk itu, saat ini penyidik sedang mengajukan gelar perkara,” tutur Direktur Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Deriyan Jayamarta.

 

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) pun sudah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di Bapeten itu.  ICW menemukan adanya indikasi dugaan korupsi dalam pengadaan barang laboratorium radiasi alat XRF Spectrometry di BAPETEN tahun 2013 yang dibiayai oleh APBN.

 

Temuan ini diperoleh ketika ICW melakukan investigasi dan penelaahan dokumen pengadaan tersebut. Kerugian negara dalam kasus korupsi ini diperkirakan sebesar Rp 1,1 miliar.

 

XRF Spectrometry adalah alat yang digunakan untuk mengukur spektrum dari struktur atom yang terkandung dalam material berupa pasir dan batuan dan sudah diproses terlebih dahulu sesuai prosedur analisis laboratorium. Pihak pabrikan semen lazim menggunakan alat tersebut untuk analisis sampel batuan bahan baku, salah satunya PT Holcim.

 

Aktivis ICW Wana Alamsyah menjelaskan, pada tahun 2013 Satker Sekretariat Utama BAPETEN melakukan pengadaan untuk tiga kegiatan dengan total anggaran sekitar Rp 17,8 miliar. Salah satu barang yang diadakan adalah alat XRF Spectrometry dengan harga sebesar Rp 3,5 miliar per satu barang. Ada sebanyak tujuh peserta yang memasukkan dokumen persyaratan. Pemenang pengadaan ini adalah PT APT yang menawar dengan harga sekitar Rp 17,6 miliar.

 

“Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh ICW, kami melihat bahwa perlu adanya pihak yang dimintai pertanggungjawaban berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU 31/1999,” ujar Wana Alamsyah.

 

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pengadaan ini pun sudah terpenuhi. Dari Unsur Setiap Orang, yang terlibat adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP BAPETEN dan Direktur supplier barang.

 

Sedang dalam pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum, telah jelas ditemukan adanya upaya mengarahkan spesifikasi ke merek tertentu. Wana mengatakan, dalam Pasal 6 huruf c dijelaskan bahwa para pihak yang terkait dalam proses pengadaan tidak saling mempengaruhi mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

 

“Adanya penawaran yang dikeluarkan oleh supplier barang tanggal 6 November 2012 diindikasikan bahwa spesifikasi barang telah bocor sebelum lelang dilakukan dan cenderung mengarahkan ke produsen tertentu yang berakibat pada persaingan tidak sehat,” ungkapnya.

 

Juga, telah terjadi mark up harga dalam penyusunan HPS. ICW menduga bahwa HPS yang disusun oleh PPK sudah di mark up sekitar 45 persen. Berdasarkan data pembanding yang ICW temukan, harga barang XRF di negara asal, yaitu Belanda, sekitar Rp 1,59 miliar jika termasuk dengan biaya lain-lain. Namun supplier barang menawarkan dengan harga sekitar Rp 2,75 miliar.

 

“Juga, Pokja ULP tidak memasukkan daftar kuantitas harga dan barang sebagai syarat pada dokumen pengadaan,” ujarnya.

 

Dikatakan Wana, Pokja ULP sebagai pihak yang berwenang untuk membuat dokumen pengadaan diduga sengaja tidak memasukkan syarat daftar kuantitas harga dan barang. Daftar kuantitas harga dan barang diperlukan untuk melakukan koreksi aritmatik. Koreksi aritmatik berguna untuk melihat harga satuan timpang. Jika harga satuan timpang per barang lebih dari 110 persen, maka harga yang digunakan adalah harga yang tertera dalam HPS.

 

“ICW menemukan bahwa harga XRF Spectrometry termasuk dalam kategori harga timpang,” katanya.

 

Dari proses yang ditemukan, lanjut dia, juga ditemukan adanya  Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Menurut Wana, dengan adanya selisih harga yang cukup besar antara supplier barang dibandingkan dengan harga principal (disertai dengan biaya lain-lain) maka dapat memperkaya supplier barang.

 

“Dan, unsur merugikan keuangan negara pun terjadi. Berdasarkan perbandingan harga yang diajukan oleh supplier barang dengan perusahaan principal (termasuk biaya lain-lain), maka telah terjadi indikasi mark up sekitar Rp 1,1 miliar,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, lanjut Wana, ICW pun sudah merekomendasikan agar Mabes Polri segera mengambilalih pengusutan perkara ini, dan menuntaskannya secara cepat.

 

“Kasus ini masih ditangani oleh Polda Metro Jaya sejak Januari 2016, namun hingga hari ini perkembangannya belum jelas. Terkait dengan hal tersebut, ICW merekomendasikan Bareskrim agar mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium radiasi di Bapeten,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*