Breaking News

Korupsi Alat KB, Jaksa Memeriksa Poltak

Korupsi Alat KB, Jaksa Memeriksa Poltak.

Penyidik Kejaksaan Agung memanggil dan memeriksa Direktur PT Phyto Kemo Agung Farma, Poltak Sirait dalam dugaan kasus korupsi pengadaan alat Keluarga Berencana (KB) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) . Poltak diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

 

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) M Rum menyampaikan, Poltak dimintai keterangan mengenai dukungan yang diberikan kepada peserta lelang yang kalah dan mencari harga perbandingan.

 

“Dia datang dan diperiksa sejak pukul 10.00 WIB,” ujar M Rum, di Kompleks Kejaksaan Agung, Senin (31/07/2017).

 

Terkait kasus ini, penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah menetapkan dua orang yang menjabat sebagai Direktur Perusahaan dan satu orang berstatus pegawai biasa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Susuk KB/ Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter  di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tahun anggaran 2014-2015.

 

Diungkapkan M Rum, ketiga orang tersangka itu terdiri dari dua orang Direktur perusahaan dan satu orang pegawai biasa.

 

Mereka adalah; inisial YW dengan pekerjaan Direktur Utama PT. Triyasa Nagamas Farma. YW ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-51/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

 

Kemudian ada LW, yang merupakan Direktur PT. Djaja Bima Agung. LW ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-52/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

 

Tersangka ketiga adalah KT, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kasi Penyediaan Sarana Program/ mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN). KT sendiri ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-53/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

 

M Rum memaparkan, dalam kasus ini, Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB/ Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 191.340.325.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

 

Anggaran itu bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN. Pada saat proses pelelangan berlangsung, ada penawaran harga yang dimasukkan oleh para peserta lelang adalah berada dalam 1 (satu) kendali yakni, PT. Djaya Bima Agung yang juga sebagai peserta lelang.

 

“Sehingga, harga-harga tersebut adalah harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi,” ujar M Rum.

 

Untuk pengembangan, penyidik sudah memeriksa sebanyak 11 orang saksi. “Tim Penyidik melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan KB II batang tiga tahunan plus inserter tahun anggaran 2014-2015 di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI telah memeriksa Saksi sebanyak 11 (sebelas) orang,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*