Breaking News

Konsultasi di DPR, Ketua KPU Sebut DPR Buka Peluang Perubahan Undang Undang Pilkada

Segala peraturan dan persiapan dan kemungkinan perubahan pelaksanaan Pilkada serentak masih dikonsultasikan KPU dengan DPR RI.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah ditetapkan sejak April 2016 lalu. Namun, masih harus menunggu perubahan Undang-Undang Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro menjelaskan, mengenai tahapan Peraturan KPU masih dalam proses konsultasi ke DPR akibat adanya perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

 

“Ini kan sedang proses konsultasi mengenai peraturan KPU, mengenai tahapan. Akibat Perubahan Undang Undang menjadi Undang Undang Nomor 10 tahun 2016, memang mengharuskan harus ada perubahan KPU. Dan peraturan itu sekarang sedang dikonsultasikan kepada DPR. Iya kita ikuti saja dulu prosesnya,” tutur Juri Ardiantoro di Komplek Parlemen, Kamis (18/8/2016).

 

Menurut Undang-Undang, lebih lanjut dijelaskan Juri, diatur bahwa peraturan KPU harus dikonsultasikan dengan Komisi II DPR dan pemerintah. Proses konsultasi ini belum selesai, dan masih menuggu bagaimana  perkembangannya.

 

“Tetapi beberapa hal memang sudah kami klarifikasi. Kami sampaikan bahwa ada hal yang memang mungkin berubah, tapi ada hal lain yang menurut pandangan beberapa anggota DPR bisa berubah. Kami sudah jelaskan itu tidak bisa berubah, karena sudah diatur dalam Undang Undang. Jadi prosesnya menurut saya, ini baik saja, yang penting sama-sama berfikir untuk suksesnya Pilkada ini,” tandasnya.

 

Urusan ini belum selesai, karena, lanjut mantan Ketua Pimpinan wilayah GP Ansor DKI Jakarta itu, Komisi II DPR belum membuat kesimpulan, dan masih dalam proses inventarisasi (pencatatan atau pendaftaran) masalah.

 

“Kemudian masing-masing juga berpendapat, dan akan disimpulkan. Kesimpulannya apa?, akan kita tunggu nanti,” ucapnya.

 

Selain itu, saat ditanya, apakah ada perubahan mundurnya jadwal pelaksanaan Pilkada mendatang. Juri mengatakan bahwa pengaturan jadwal itu sudah memiliki acuan sebagaimana tertera di dalam Undang Undang.

 

“Jadi kira-kira singkatnya begini, kalau tidak ada hal yang oleh udang undang, atau kalau tidak ada hal yang karena undang undang membuat hari H itu berubah, maka tidak sulit untuk berubah,” jelasnya.

 

Tetapi, lanjut Juri, masih dalam  proses konsultasi. Apakah ada tahapan yang disusun oleh KPU itu melanggar undang undang, dan kalau melanggar itu bisa mengubah pelaksanaan Pemilu.

 

“Kan kalau melihat prosesnya kita belum menemukan, belum ada yang kita bisa pastikan tahapan itu melanggar dan menyebabkan berubah. Jadi baru pendapat-pendapat anggota DPR Komisi II mengenai hari H, tentu kita akan uji mengenai hal itu di dalam proses konsultasi ini, apakah memang punya alasan yang sangat kuat untuk dipenuhi permintaan-permintaan itu. Tetapi kita lihat kesimpulannya nanti seperti apa,” papar dia.

 

Meski begitu, penetapan hari untuk pemungutan suara, kata Juri, sudah melalui suatu proses panjang dan melalui proses penghitungan yang sangat rasional dengan mempertimbangkan banyak hal.

 

“Yang paling pokok kan pertimbangan Undang Undang dan Peraturan KPU. Yang menetapkan hari H itu sudah kami konsultasikan dan sudah lewat konsultasi di DPR,” bebernya.

 

Tanggal 15 Februari 2017 nanti, tambah Juri, sudah disosialisasikan dan sudah menjadi hari Pilkada yang oleh semua pihak tahu. Sehingga secara sosiologis ini akan membuat keriuhan tersendiri untuk mengubah jadwal.

 

Di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawasalu dan Dirjen Otda Kemendagri ada pembahasan untuk di daerah khusus seperti Aceh. Di Aceh ada kebijakan yang mengatur bahwa untuk kepala daerahnya hanya orang asli daerah itu sendiri. Namun, Undang Undang memperbolehkan seluruh warga Indonesia.

 

Menanggapi hal itu, Juri Ardiantoro mengatakan bahwa terkait orang asli Aceh tidak ada di dalam peraturan KPU, peraturan itu ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

 

“Nah, memang terkait orang asli Aceh, itu tidak ada di Undsang Undang Khusus, tapi ada di-konun. Konun itu adalah semacam perarturan penjelas dari Undang Undang Aceh, yang ditetapkan DPR Aceh,” jelasnya.

 

Ketentuan mengenai orang asli Aceh sebagai Calon Gubernur (Cagub), kata Juri, akan diperhatikan apakah akan dipertahankan di peraturan KPU atau dihapuskan.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*