Breaking News

Konsensus Perlindungan Buruh Migran Perlu Diperbaharui

Konsensus Perlindungan Buruh Migran Perlu Diperbaharui.

Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran (JBM) menilai bahwa ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ASEAN Konsensus) tidak mampu berperan signifikan.

 

Konsensus yang baru ditandatangani oleh sepuluh kepala negara ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-31 di Manila, Filipina, beberapa waktu lalu merupakan perwujudan komitmen dari Deklarasi Cebu tahun 2007 yaitu pembentukan instrumen perlindungan hak-hak pekerja migran di ASEAN.

 

Program Manager Advokasi HAM dan ASEAN Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, mengatakan kemajuan dari ASEAN Consensus ini tidaklah signifikan.

 

“Pertama, secara hukum status dokumennya yang tidak mengikat sehingga sulit untuk menagih komitemen negara-negara ASEAN di dalam implementasinya,” katanya dalam siaran persnya, Rabu (22/11/2017).

 

Kedua, secara politik, ASEAN Consensus adalah gambaran cara kerja ASEAN yang masih state-interest driven dan belum bekerja sesuai visi ASEAN yaitu ‘People Centered and People Oriented’ di mana pemangku utama dari setiap kebijakan di ASEAN adalah masyarakat ASEAN, bukan sekadar pemerintah.

 

“Proses penyusunannya tertutup selama delapan tahun, dan hampir sama sekali tidak melibatkan pekerja migran sebagai pemangku kepentingan utama,” ungkap Daniel.

 

Sehingga hasilnya masih sebatas pengakuan negara terhadap berbagai hak dasar buruh migran oleh pemerintah ASEAN, namun dalam pelaksanaannya masih harus tetap tunduk di bawah supermasi hukum nasional.

 

Selain itu, ASEAN Consensus ini belum menunjukkan keberpihakan utamanya terhadap kepentingan terbaik untuk buruh migran. Misalnya bagaimana komitmen memajukkan kerja dan upah layak, serta bagaimana keberpihakannya pada isu yang paling rentan seperti pada isu buruh migran perempuan di sektor domestik.

 

Aktivis Solidaritas Perempuan, Risca Dwi, mengatakan meskipun ada artikel-artikel yang merujuk pada hak-hak buruh migran dengan perspektif gender namun tidak ada pengakuan turunan terhadap hak-hak spesifik perempuan seperti hak reproduktif dan kesehatan reproduksi.

 

“Padahal banyak kasus pekerja domestik perempuan yang di PHK sepihak karena hamil atau mengalami gangguan kesehatan reproduksi karena beban kerja dan kekerasan yang dialaminya selamanya bekerja,” katanya.

 

Tak hanya itu, hak mendapatkan akses pendidikan dan pelayanan publik untuk anak pekerja migran baik yang ikut serta dalam migrasi maupun yang ditinggalkan di negara asal juga tidak disebutkan dalam konsensus ini.

 

Pengacara Publik LBH Jakarta, Enny Rofiatul, menyatakan pihaknya meragukan mekanisme penyelesaian sengketa dalam ASEAN Consensus terkait kasus pekerja migran. Seperti sudah diketahui, Indonesia seringkali meradang terhadap kasus pekerja migran yang terjadi di Malaysia namun tidak ada penyelesaian yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Di tingkat ASEAN sendiri terdapat Protokol penyelesaian sengkata antar negara yang mengacu kepada Piagam ASEAN.

 

“Prosedur ini menjelaskan secara spesifik bagaimana sebuah komplain dapat diajukan dalam konsultasi dan terdapat batasan waktu yang diminta untuk respon dari pihak terkait komplain tersebut,” ujarnya.

 

Namun sayangnya mekanisme ini juga tidak berjalan sesuai aturan, karena jika pihak terkait tidak memberikan persetujuan untuk memberikan respon maka penyelesaian sengketa akan dibawa pada proses mediasi, rekonsiliasi, dan arbritasi.

 

Menurut Enny, yang harus diapresiasi dari ASEAN Consensus ini adalah masih menyediakan ruang dalam penyusunan Rencana Aksi (Action Plan) di tingkat regional. “Pertanyaannya akankah pemerintah negara-negara ASEAN mengulangi kesalahannya dengan tidak melibatkan pekerja migran dalam pembahasan Rencana Aksi tersebut?” ujarnya.

 

Hal terpenting lainnya adalah Rencana Aksi ini harus dapat mendorong perbaikan sistem hukum nasional negara-negara ASEAN untuk semakin menghargai, memajukan, dan melindungi hak-hak pekerja migran, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu organisasi masyarakat sipil memandang Rencana Aksi ini harus memiliki kekuatan dan terdesiminasi dengan baik melalui kerjasama lintas sektoral di badan-badan dan pemerintah negara-negara ASEAN.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*