Breaking News

Konflik Pelarangan Alat Tangkap Cantrang Berlarut-larut, Pemerintah Tidak Tegas

Nelayan meminta ketegasan dan pegawasan yang jelas terhadap pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang yang hingga kini masih menimbulkan konflik yang kian berlarut-larut di nelayan.

 

Untuk mendesak pemerintah, Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu meminta pemerintah menghentikan konflik yang terjadi. Aksi unjuk rasa pun digelar oleh Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu, di Kota Bengkulu, Senin (19/02/2018).

 

Jurubicara Aksi Misbahul Munir menyampaikan, nelayan mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik terkait implementasi peraturan yang dilakukan pemerintah kepada nelayan.

 

Lebih lanjut, Misbahul Munir yang merupakan Ketua Departemen Pendidikan dan Penguatan Jaringan Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP KNTI) itu menegaskan, sampai sejauh ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan pengawasan yang efektif.

 

“Kita mendesak Pemerintah untuk harus segera menyelesaikan permasalahan terkait dengan implementasi peraturan dan peralihan alat tangkap yang hingga kini masih berlarut-larut. Di sisi yang mendasar, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mampu memastikan efektifnya pengawasan di laut dalam pengaturan zonasi dan jalur penangkapan ikan,” tutur Misbahul Munir, dalam siaran persnya, Senin (19/02/2018).

 

Dia mengatakan, akksi protes yang dilakukan oleh Aliansi Nelayan tradisional Bengkulu adalah karena Pemerintah membiarkan terjadinya gesekan antara nelayan tradisional dengan kapal pengguna alat tangkap yang merusak seperti trawl.

 

“Nelayan tidak tahan diperlakukan begitu. Nelayan kon dibiarkan mengalami konflik dan saling gesekan dikarenakan kebijakan pemerintah yang tidak diimplementasikan dengan tegas. Ini yang kami protes,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*