Breaking News

Komnas HAM Sudah Keluarkan Rekomendasi, Aliansi Nelayan Akan Laporkan Menteri Susi

Komnas HAM Sudah Keluarkan Rekomendasi, Aliansi Nelayan Akan Laporkan Menteri Susi.

Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) melaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti ke Presiden Joko Widodo.

 

Hal itu dilakukan Aliansi Nelayan Indonesia, setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Nelayan terkait pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang.

 

Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) Riyono menyampaikan, langkah melaporkan Menteri Susi kepada Presiden Joko Widodo juga dilakukan menyusul pernyataan Dirjen  Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja, kepada sejumlah media pada kamis (05/10/2017) yang menegaskan akan tetap melarang Cantrang mulai awal tahun 2018.

 

Menurut Riyono, pernyataan pihak KKP yang akan melarang Cantrang mulai tahun 2018 menandakan ketidakseriusan KKP untuk mematuhi rekomendasi Komnas HAM, sekaligus mengingkari kesepakatan antara nelayan dengan pihak Istana yang akan melakukan kajian independen terkait alat tangkap Cantrang.

 

“Kami yakin Presiden sudah membaca surat rekomendasi Komnas HAM, laporan kami untuk menegaskan pentingnya pemerintah, dalam hal ini KKP, untuk mematuhi apa yang diminta oleh komnas HAM,” tutur Riyono, dalam keterangan persnya, Jumat (06/10/2017).

 

Dia menjelaskan, ada tiga pokok masalah yang akan dilaporkan Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) kepada Presiden; pertama,terkait pelanggaran hak-hak nelayan yang dilakukan oleh KKP sebagaimana rekomendasi Komnas HAM. Kedua, indikasi ketidakpatuhan KKP terhadap rekomendasi Komnas HAM sekaligus pengingkaran terhadap kesepakatan kajian independen cantrang antara nelayan dengan pihak Istana.

 

Ketiga, mengingatkan kepada pemerintah bahwa batas akhir pelaksanaan kajian independen Cantrang adalah akhir bulan Desember 2017.

 

“Untuk tahap awal, laporan akan kami kirim secara tertulis atas nama Aliansi Nelayan Indonesia dan selanjutnya akan disusul dengan pengiriman satu juta surat nelayan yang sudah mulai kami galang,” tambah Riyono.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Sutia Budi yang merupakan salah satu pihak yang turut melaporkan Menteri Susi Pusjiastuti ke Komnas HAM, menghimbau agar KKP lebih fokus menyiapkan langkah-langkah  untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM serta menghentikan segala bentuk wacara terkait pelarangan Cantrang.

 

“Saya kira berbagai pernyataan pihak KKP di media hanya akan menyinggung perasaan nelayan yang selama ini sudah bersabar dan semakin memperkeruh suasana,” ujar Budi.

 

Polemik terkait pelarangan alat tangkap cantrang dan sejumlah alat tangkap lainnya, nelayan memberikan solusi sebagai jalan tengah dengan meminta diadakan kajian independen yang melibatkan nelayan, akademisi dan stakeholder terkait.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*