Breaking News

Di Komnas HAM Massa Bayaran Menyusup ke Pertemuan, Mediasi Warga Dadap Kabupaten Tangerang Batal

Di Komnas HAM, Mediasi antara Warga Kampung Baru Dadap yang merupakan korban Penggusuran paksa dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang bubar karena adanya massa bayaran yang merangsek masuk ke pertemuan.

Upaya mediasi warga korban penggusuran warga Dadap, Kabupaten Tangerang dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang digelar di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) gagal, dikarenakan adanya massa yang tidak dikenal yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari warga Dadap ke pertemuan tersebut.

Massa yang merangsek masuk dalam pertemuan mediasi itu disebut-sebut sebagai massa bayaran yang hendak merusak upaya mediasi yang dilakukan.

Koordinator Forum Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap, Waisul Kurnia mengatakan, mediasi antara Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap dengan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak bisa dilanjutkan.

Masyarakat melakukan walk out di saat mediasi tengah berlangsung, karena forum dianggap tidak kondusif. Masyarakat menilai, pihak Pemkab Tangerang mendatangkan massa yang tidak berkepentingan yang mengaku sebagai warga Dadap masuk ke dalam ruangan untuk mengadu domba Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap.

“Banyak pihak yang tidak berkepentingan ikut masuk ke ruangan, masyarakat merasa seperti diadudomba oleh pihak Pemkab Tangerang, maka masyarakat memilih menolak untuk melanjutkan. Ada massa bayaran yang mengaku-ngaku sebagai warga Dadap masuk ke pertemuan,” uangkap Waisul, Senin (27/06/2016).

Dia menegaskan, massa yang diduga bayaran itu bukanlah warga Kampung Dadap yang tergusur oleh Pemkab Tangerang. Massa itu malah pro terhadap rencana penggusuran warga di Kampung Baru Dadap.

“Pihak yang tidak berkepentingan tersebut mengaku sebagai warga Dadap, padahal mereka bukan warga Kampung Baru Dadap yang akan terkena dampak rencana penggusuran. Warga Kampung Baru Dadap yang terkena dampak adalah RW 03, 02, dan 01, sedangkan pihak yang mengaku juga sebagai warga Dadap bukanlah warga yang terdampak,” ujarnya.

Tak hanya masuk ke dalam ruangan, massa bayaran dari pihak Pemkab Tangerang tersebut juga ikut masuk berargumentasi di forum mediasi. Tentu saja ruangan menjadi tidak kondusif karena mediasi yang terjadi adalah intimidasi dan bentuk dukungan untuk rencana penggusuran dari pihak yang tidak berkepentingan tersebut.

“Tentu saja ini merupakan intimidasi secara mental terhadap kami. Sebab di dalam ruangan massa yang tidak berkepentingan yang mengaku warga Dadap tersebut berargumentasi pro terhadap rencana penggusuran. Sudah jelas kami pastikan bahwa ini setingan dari pihak Pemkab Tangerang mengadu domba kami sesama masyarakat Dadap,” kata Dede, salah seorang warga yang menjadi perwakilan Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap menambahkan.

Selain menganggap bahwa terdapat setting agar suasana tidak kondusif, Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap juga menginginkan agar Bupati Kabupaten Tangerang hadir secara langsung, sehingga bisa langsung memutuskan. Karena Bupati yang memiliki keputusan tertinggi di Pemkab Tangerang.

Dengan walk out-nya Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap dengan pihak Pemkab Tangerang ini, Komnas HAM akan melakukan re-schedule atau jadwal ulang kembali mediasi pasca Hari Raya Idul Fitri.

Warga Dadap ingin pada jadwal mediasi selanjutnya tercipta situasi yang kondusif. Dan harus dipastikan agar mediasi hanya mengundang pihak yang berkepentingan saja. Yakni, warga yang mengalami penggusuran paksa dari RW 01, RW 02, RW 03 serta pihak penggusur yakni Pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri. Warga juga berharap agar mediasi berjalan dengan kondusif, di dalam ruang mediasi maupun di luar mediasi, serta menghentikan seluruh intimidasi dalam bentuk apapun terhadap warga.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*