Breaking News

Komnas HAM Bilang Aturan Pelarangan Menangkap Lobster Yang Dibuat Menteri Susi Cacat, Nelayan Minta Segera Dicabut

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maneger Nasution berbincang dengan Nelayan Lobster di NTB.

Aturan pelarangan menangkap lobster yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti dianggap cacat prosedur dan cacat substansi. Karena itu, aturan yang berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 1 Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 itu harus dicabut.

 

Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maneger Nasution saat menjadi pembicara pada Dialog Nelayan Lobster, Jum’at, 28 Juli 2017, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

 

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Front Nelayan Indonesia Koordinator Wilayah Nusa Tenggara Barat itu, Maneger Nasution memaparkan,paling tidak adatiga unsur yang utama yang menjadi kecacatan dalam pembuatan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti itu.

 

“Pendapat awal Komnas HAM atas penerapan Permen KP No. 01 Tahun 2015 dan Permen KP No. 56 Tahun 2016, pertama, patut diduga bahwa proses lahir Permen KP ini mengalami kecacatan proses lahir. Kedua, adanya dugaan cacat substansi dari Permen KP ini. Terdapat dugaan pelanggaran hak atas hidup sebagaimana dijamin Undang-Undang, pelanggaran hak atas kesejahteraan, dan adanya ketidakpastian hukum karena Permen tersebut tidak memberi jalan keluar. Oleh karenanya, Permen KP tersebut layak dicabut,” tutur Maneger Nasution, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Sabtu (29/07/2017).

 

Ketiga, lanjut dia, Komnas HAM merekomendasikan untuk melakukan Kajian Independen, yang melibatkan para pemikir, peneliti, pakar independen, yang menimbang berbagai aspek secara komprehensif.

 

“Kajian itu kami rekomendasikan untuk meninjau ulang peraturan yang dikeluarkan itu,” ujar Manager.

 

Selain Komisioner Komnas HAM Manager Nasution, tutur pula hadir sebagai pembicara Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa; Kepala Divisi Riset Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBH-NI) Sutia Budi, dan Ketua Yayasan Nelayan Indonesia (YNI) Nanang Qodir.

 

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa menegaskan, sebelum melakukan berbagai program dan iming-iming lainnya kepada nelayan lobster, sebaiknya pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera mencabut terlebih dahulu Permen Nomor 01 tahun 2015 dan Permen Nomor 56 tahun 2016 itu.

 

“Jika itu tidak dicabut, maka iming-iming bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (MKP) senilai Rp 50 miliar, akan tetap ditolak mentah-mentah oleh para nelayan lobster,” ujar Rusdianto.

 

Bagaimana pun, kata dia, pencabutan aturan itu adalah prioritas tuntutan nelayan lobster. “Sebab, kebijakan itu berisi pelarangan penangkapan dan pengeluaran benih lobster, yang sangat merugikan dan membuat nelayan lobster sengsara. Jadi, ketika kemudian ada iming-iming bantuan senilai Rp 50 miliar dari Menteri Susi Pudjiastuti kepada nelayan lobster, ya ditolak mentah-mentah. Cabut dulu dong peraturan yang menyengsarakan itu, “ tutur Rusdianto.

 

Rusdianto menjelaskan, akibat dari kebijakan itu, update data awal tahun 2015 hingga 2016 menyebutkan ada 10.123 nelayan lobster di seluruh Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, menjadi pengangguran.

 

“Kebijakan itu pula menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas sosial, yakni sebesar 10 persen di pedesaan. Kebijakan itu menyengsarakan nelayan dan membuat kian sulitnya memperoleh penghasilan yang memadai,” tutur Rusdianto.

 

Kondisi buruk yang dialami nelayan lobster itu, lanjut dia, terjadi setelah peraturan revisi terbit yakni Permen No. 56 tahun 2016, yang membawa masalah besar bagi dunia perikanan NTB.

 

Atas kondisi itu, lanjut Rusdianto, pemerintah melalui KKP malah membuat langkah yang tidak masuk akal dan sangat terkesan sebagai iming-iming semata bagi nelayan lobster.

 

Rencana pemberian bantuan senilai Rp 50 miliar yang disalurkan Ditjen Budidaya itu didesain oleh KKP bagi para nelayan lobster, dengan catatan agar para nelayan itu mau beralih profesi menjadi nelayan budidaya.

 

“Tetapi, kini ditemui sangat banyak kendala di lapangan, sehingga membuat bantuan alih profesi nelayan itu gagal total,” ujarnya.

 

Yang lebih aneh lagi, lanjut dia, pihak KKP malah merasa kegagalan programnya itu biasa saja. Menurut Rusdianto, Menteri Susi Pudjiastuti tidak peka, dan tidak memahami persoalan yang terjadi di nelayan lobster.

 

Jika memang pemerintah peduli dan mau meningkatkan taraf kehidupan nelayan lobster, menurut dia, salah satu langkah prioritas yang harus dilakukan Menteri Susi adalah mencabut kebijakan yang tidak pro nelayan itu.

 

Hingga saat ini, dia melanjutkan, nelayan lobster di NTB menganggap bantuan pengalihan profesi yang dilakukan KKP itu merupakan bentuk kebohongan Menteri Susi atas nama pemerintah.

 

“Itu hanya untuk kepura-puraan kepada nelayan. Maka, jangan salahkan bila nelayan menolak bantuan itu secara bulat-bulat,” ujarnya.

 

Usai kegiatan dialog, Komisioner Komnas HAM beserta rombongan juga melakukan kunjungan dan pemantauan lapangan, yakni ke sentra-sentra aktivitas nelayan lobster.

 

“Untuk mendengarkan secara langsung curhat nelayan, dan berencana mengunjungi nelayan lobster yang ditahan dan dipenjara di LP Mataram,” pungkas Rusdianto.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*