Breaking News

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Gandeng LPSK Selesaikan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Gandeng LPSK Selesaikan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM.

Dalam upaya menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kerjasama ini ditujukan untuk melindungi saksi dan korban yang akan ikut dalam rekonsiliasi di Aceh.

 

Ketua KKR Aceh, Afridal Darni, menuturkan Pasal 229 UU no. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan pembentukan KKR, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Qanun no. 17 tahun 2013. KKR Aceh sendiri ditugaskan mencari kebenaran dan menggali peluang terjadinya rekonsiliasi.

 

“KKR Aceh bertanggung jawab mengungkap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sejak 4 Desember 1976 hingga 15 Agustus 2005, saat MoU Helsinki ditandatangani,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/08/2017).

 

KKR Aceh menyatakan, pihaknya merasa perlu menjalin kerja sama dengan LPSK guna mensukseskan perlindungan saksi dan korban terkait kerja-kerja KKR Aceh, baik yang bersifat teknis maupun peraturan perundang-undangan. “Kami ingin meminta informasi dan masukan mengenai perlindungan apa saja bagi saksi dan korban,” katanya.

 

Komisioner KKR Aceh, Mastur Yahya, yang juga Ketua Pokja Perlindungan Saksi dan Korban KKR Aceh mengungkapkan, dalam kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, saksi dan korban berada di kedua belah pihak, baik institusi negara maupun kelompok sipil bersenjata. Tidak hanya itu, ada pula konflik horizontal masyarakat. “Kami harap ada support LPSK sebagai lembaga negara sah yang bertugas melindungi saksi dan korban,” sebutnya.

 

Dia menekankan, konflik Aceh berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Konflik tersebut menelan banyak korban dan meninggalkan trauma bagi keluarga korban. “Masyarakat ketika ditanya bagaimana suami atau anaknya diambil paksa waktu itu, belum bisa ngomong, mereka hanya bisa menangis. Korban kelihatannya masih trauma, sampai sekarang pihak terkait juga belum ada yang mau mengakui,” ungkapnya.

 

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, menyatakan pihaknya sangat terbuka menanggapi ajakan kerja sama dari KKR Aceh. “Mengenai hal-hal apa saja yang nantinya bisa dikerjasamakan, bisa dibicarakan lebih lanjut,” katanya.

 

Edwin juga menggarisbawahi mengenai siapa-siapa yang bisa dilindungi antara lain memiliki keterangan penting dan keselamatannya terancam.  Dalam perlindungan, LPSK juga memerhatikan dua hal, yaitu ancaman dan risiko. Ancaman merupakan sesuatu yang sudah terjadi seperti melalui verbal, tatap muka, telepon atau pesan singkat. Sedangkan risiko dimaksudkan sebagai dampak dari kemungkinan yang terjadi setelah yang bersangkutan memberikan keterangan atau bersaksi.

 

Menurutnya, kerjasama KKR Aceh dan LPSK bisa dilakukan dengan berbagai macam model. “LPSK dibatasi dalam ruang lingkup peradilan pidana. Namun, terkait tugas KKR Aceh, yaitu PHB, beberapa kasus di Aceh sudah ditangani LPSK atas rekomendasi Komnas HAM,” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*