Breaking News

Komisi Informasi Diminta Samakan Informasi di Badan Publik

Komisi Informasi Diminta Samakan Informasi di Badan Publik.

Komisi Informasi Pusat (KIP) diminta segera menyamakan informasi di Badan-Badan Publik. Sebab, selama ini sering tidak sinkron informasi yang sama di Badan Publik yang satu dengan Badan Publik lainnya.

Direktur Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik) Adri Zulpianto menyampaikan, kebutuhan menyamakan informasi yang sama di Badan Publik sudah mendesak. Karena itu, KIP diharapkan segera bisa melakukan penyamaan tersebut.

Dijelaskan Adri, keterbukaan informasi adalah hak masyarakat untuk menjalankan sistem kontrol terhadap badan publik dalam menyelenggarakan kegiatan dan program kepemerintahan. Namun, informasi yang tersaji di situ atau website badan publik tidak seragam.

“Bahkan masih ada yang tidak memenuhi kriteria keterbukaan informasi, sehingga hak akses masyarakat terhadap informasi tidak terjamin dengan baik,” ujar Adri Zulpianto, Selasa (07/08/2018).

Karena itulah, menurut dia, ada kesan bahwa keterbukaan informasi mandeg dikarenakan Komisi Informasi tidak memenuhi kewajibannya menjalankan sistem kontrol terhadap badan publik.

“Wajar apabila, Komisi Informasi masih dinilai minim kinerja dan menjadikan era keterbukaan informasi menjadi menurun,” ujarnya.

Adri menuturkan, standar keterbukaan informasi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 harus memenuhi informasi yang wajib dibuka, informasi yang serta merta dibuka kepada masyarakat, dan informasi yang dikecualikan.

Namun, kata dia, masih banyak badan publik yang tidak mencantumkan informasi tersebut di laman web resmi badan publik. “Sehingga setelah 10 tahun perjalanan keterbukaan informasi, badan publik masih saja tertutup,” ujar Adri.

Dia pun meminta, setiap badan publik harus mencantumkan setiap informasi dalam web resminya secara menyeluruh, termasuk informasi yang dikecualikan.

Membuka informasi yang dikecualikan dalam laman web, lanjutnya, berfungsi untuk melihat apakah ada informasi yang dikategorikan dalam pengecualian tersebut tersedia atau tidak di badan publik tersebut.

“Agar masyarakat pun mengetahui apa saja informasi yang dikecualikan dalam badan publik,” katanya.

Untuk mengetuk keseragaman informasi tersebut, maka menjadi tugas Komisi Informasi mencanangkan proyeksi satu tata kelola informasi di badan publik. Selama ini, menurut Adri, keterbukaan informasi seperti tidak memiliki tuan.

“Komisi Informasi minim gebrakan dan kinerja untuk mendorong keterbukaan informasi,” ujarnya.

Sejauh ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik belum memiliki standar keterbukaan informasi di laman web resminya. Contoh paling nyata, lanjutnya, lihat saja laman resmi web di 15 Parpol yang mengikuti pemilu di tahun 2019 mendatang, kriteria web yang paling akses terhadap keterbukaan informasi tidak mencapai 100%.

“Bahkan sulit sekali untuk mencari laporan keuangan partai politik kecuali di Partai PKS, Partai Gerindra dan Partai Nasdem,” ujarnya.

Oleh karena itu, Adri mendesak Komisi Informasi untuk bekerja mendorong keterbukaan informasi, menyamakan konten informasi di setiap badan publik sesuai dengan kebutuhan akses masyarakat terhadap informasi di badan publik.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*