Breaking News

Kok Masih Sebatas Rencana Terus, Jangan di-PHP-in Dong, Pak Jokowi, Tolong Realisasikan Listrik Masuk Perkampungan Nelayan

Listrik bagi Desa dan Perkampungan Nelayan terisolir sangat urgen untuk segera diwujudkan. Nelayan menunggu loh.

Pemerintah diminta segera mengeksekusi pelaksanaan programnya untuk menyediakan listrik bagi desa-desa terpencil, terutama bagi desa-desa nelayan. Bahkan, rencananya, pemerintah menyediakan listrik bagi desa-desa dan perkampungan nelayan agar bisa meningkatkan produktivitas dan pengembangan kesejahteraan.

Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru menyampaikan, nelayan terpencil yang masih terisolasi di banyak pulau, menunggu kinerja nyata penyediaan listrik bagi mereka.

“Tanpa listrik, desa-desa nelayan yang banyak terpencil dan tersebar di Tanah Air semakin sulit bergerak, sulit berkembang. Apalagi dengan tantangan persaingan nelayan dan para penangkap ikan yang memiliki fasilitas canggih, bisa-bisa nelayan Indonesia akan tergerus dan terpinggirkan,” papar Siswaryudi ketika berbincang-bincang dengan wartawan di Jakarta, (Kamis, 19/05/2016).

Sebut saja, lanjut Siswaryudi, untuk sekedar penerangan saja masih banyak desa dan perkampungan nelayan Indonesia yang tidak teraliri penerangan listrik. Seharusnya, desa-desa itu bisa lebih terang benderang, dan tenaga listrik yang tersedia bisa dipergunakan untuk sarana belajar, menyimpan dan mengolah hasil tangkapan, mengakses informasi serta mengembangkan diri lebih baik.

“Bayangkan saja, karena tidak ada listrik, banyak hasil tangkapan nelayan yang malah jatuh harga dan mutunya. Di banyak desa nelayan yang kami survei, ketersediaan cold storage tidak ada. Lantaran tidak ada listrik di desa-desa itu. Bagaimana mau menyimpan dan mengolah ikan tangkapan kalau listrik tidak ada?” ujar dia.

Menurut Wakil Ketua Komite Tetap Hubungan Dengan Lembaga Legislatif Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia ini, penyediaan listrik sudah sangat mendesak bagi desa-desa nelayan. Siswaryudi mengatakan, selama ini pemerintah kesannya baru sekedar gembar-gembor saja. Hendaknya pemerintah jangan malah mem-PHP-in (pemberi harapan palsu) nelayan saja. Nelayan dijanji-janjikan dan diberikan harapan-harapan akan adanya listrik bagi perkampungan nelayan.

Jika pemerintah mengalami kesulitan dalam penyediaan modal pengadaan dan ketersediaan sumber daya listrik yang dibutuhkan, dikatakan Siswaryudi, rasa-rasanya tidak mungkin. Sebab, selain pemerintah gencar mengadakan kunjungan dan kerja sama untuk menarik investasi di sektor kelistrikan, sejumlah negara bahkan bersedia memberikan bantuan bagi penyediaan listrik untuk desa-desa nelayan itu.

“Banyak yang mau kok. Dari Jepang, dari Korea juga banyak yang mau bantu. Kita tidak kekurangan sumber daya. Untuk satu desa nelayan, paling dibutuhkan puluhan mega watt saja. Hitungannya paling antara 9 hingga 50-an mega watt. Dan listrik sekarang ini tidak mahal. Sekitar 63 rupiah saja per watt. Lagi pula para nelayan itu tetap membayar listrik kok. Bukan gratisan,” ujarnya.

Dikatakan anggota Pengarah Dewan Perubahan Iklim Nasional ini, sejumlah perkunjungan Presiden Jokowi dan rombongannya ke luar negeri, termasuk kunjungannya ke Korea Selatan pekan lalu, juga membicarakan investasi dan ketersediaan listrik bagi desa-desa terisolir selama ini.

“Saya kira, Pak Jokowi sudah cukup banyak mengumpulkan sumber daya untuk mewujudkan desa-desa yang harus dialiri listrik. Sekarang, nelayan menunggu pelaksanaan dan realiasi program penyediaan listrik itu,” papar Siswaryudi.

Karena itu, dia berharap Presiden Jokowi dan semua instansi terkait bisa segera mewujudkan desa-desa nelayan dialiri listrik. Koordinasi dan saling bersinergi di antara lembaga dan kementerian, itu yang perlu segera dilakukan demi masuknya listrik ke desa-desa nelayan.

“Saya kira, selain Pak Jokowi, upaya yang dilakukan Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia atau KEIN yang sudah capek-capek mencari investor untuk itu, kok malah sekarang belum diwujudkan,” papar Siswaryudi.

Dia mengingatkan, agar tidak menimbulkan adanya kerusakan lingkungan nelayan dan laut, selain harga terjangkau dan jumlahnya masih sangat banyak, maka pengadaan listrik di desa-desa nelayan terpencil itu mesti sejalan dengan program pemerintah yakni mempergunakan Bahan Bakar Gas (BBG).

“Bahan bakar gas itu kan banyak dan terjangkau atau murah. Indonesia masih memilikinya dalam jumlah yang sangat besar,” ujarnya.

Menurut dia, selain akan menjaga kelestarian lingkungan, sesuai program Jokowi, penggunaan bahan bakar gas untuk mengoperasikan pembangkit listrik di desa-desa nelayan juga bisa menekan biaya pengeluaran pemerintah.

“Jadi, ya tinggal bagaimana merealisasikannya saja. Kenapa berlama-lama? Nelayan sudah menunggu-nunggu loh,” pungkasnya.

Dalam kunjungan Presiden Jokowi dan rombongannya ke Korea Selatan pekan lalu, Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia (KEIN) turut serta menggalang dan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di sejumlah desa terpencil, seperti desa-desa nelayan yang belum teraliri listrik itu.

Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia (KEIN) Soetrisno Bachir bersama para anggota Kelompok Keja (Pokja) KEIN antara lain Zulnahar Usman, Benny Pasaribu dan Irfan Wahid mengunjungi desa percontohan di Korea Selatan.

“Kita ke Semaul Undong di Korea Selatan. Daerah ini merupakan daerah pedesaan atau pinggiran Korea Selatan. Desa ini menjadi percontohan tentang bagaimana membangun Negara yang dimulai dari desa-desa, seperti desa nelayan,” ujar Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia (KEIN) Soetrisno Bachir.

Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nassional (PAN) itu mengatakan, pola dan sistem yang ada di Korea Selatan itu, sangat cocok secara visi-misi yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi, yakni revolusi mental. “Jadi mental masyarakatnya yang direvolusi sehingga bisa maju,” ujarnya.

Selain itu, prinsip membangun negara, mirip dengan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, yakni pembangunan yang maju oleh negara yang dimulai dari pinggiran dan atau desa-desa terpencil.

“Jadi upaya percepatan investasi dan menjaring investor yang sudah kita lakukan mestinya ditindaklanjuti pemerintah agar segera membangun listrik di desa-desa nelayan,” ujarnya.

Soetrisno menjelaskan, KEIN sendiri merupakan lembaga yang dibentuk oleh Presiden Jokowi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, karena pengangkatannya dilakukan oleh Presiden itu sendiri.

“KEIN ini didirikan untuk melakukan percepatan investasi dan pembangunan. Ingat ya, percepatan. Dan kami turut ke Korea Selatan, untuk memastikan adanya pembangunan di desa-desa, seperti desa nelayan di Indonesia,” pungkasnya.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*