Breaking News

Kok Mandek, KPK Harus Segera Usut Tuntas Kasus Korupsi di PT Pelindo II

Kok Mandek, KPK Harus Segera Usut Tuntas Kasus Korupsi Pelindo II.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera mengusut tuntas dugaan korupsi di PT Pelindo II. Di perusahaan pelat merah itu telah ditemukan adanya kerugian negara mencapai Rp 4,08 triliun dalam kontrak perpanjangan Jakarta International Container Terminal (JICT).

 

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni menyampaikan, temuan kerugian negara hingga Rp 4,08 triliun itu bahkan sudah dirilis dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

“Mega korupsi di PT Pelindo II harus diusut tuntas. Terutama, dugaan korupsi menyangkut perpanjangan kerjasama pengoperasian terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings (HPH). Telah ada hasil audit investigasi dari BPK bahwa terjadi kerugian negara hinggaRp 4, 08 triliun. KPK harus segera mengusut tuntas para pelakunya,” tutur Sya’roni, di Jakarta, Selasa (25/07/2017).

 

Menurut dia, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Rini Soemarno tidak ubahnya menjadi tempat bancakan. Kasus megakorupsi di Pelindo II ini menjadi bukti kuat.

 

“Sebelumnya, DPR RI yang mencium ketidakberesan pengelolaan BUMN di PT Pelindo II telah membentuk Pansus, yang kemudian Pansus mengeluarkan rekomendasi meminta Presiden Jokowi untuk memecat Menteri BUMN Rini Soemarno. Tetapi mengapa tidak dilakukan?” ujar Sya’roni.

 

Atas terjadinya kerugian negara Rp. 4,08 triliun itu, lanjut dia, KPK harus cepat bertindak. Sejumlah petinggi yang bertanggung jawab harus segera diciduk oleh lembaga anti rasuah itu.

 

“Diantara yang patut ditetapkan sebagai tersangka adalah Menteri BUMN Rini Soemarno karena telah mengeluarkan ijin prinsip pada 9 Juni 2015 terhadap perpanjangan kontrak tersebut,” ujar dia.

 

Diterangkan Sya’roni, sang menteri patut diduga mendapat aliran dalam perpanjangan kontrak tersebut.

 

“Oleh karena itu KPK harus mengusutnya hingga tuntas,” ujar Sya’roni.

 

Dengan masih tetap bercokolnya Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN, lanjut dia, maka pengelolaan PT Pelindo II akan terus menerus jadi bancakan para pejabat.

 

“Kami mendesak KPK segera menyeret Menteri Rini Soemarno atas dugaan korupsi ini,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*