Breaking News

Koalisi Sipil Tuntut Penambahan Parameter Udara Bersih

Koalisi Sipil Tuntut Penambahan Parameter Udara Bersih.

Koalisi Clean Air Action telah menyerahkan dokumen Saran, Pendapat dan Tanggapan terhadap Revisi Baku Mutu Udara Ambient dalam Lampiran Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Kualitas Udara kepada Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

 

Sebagaimana diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor  41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang mencakup kerangka hukum utama pengelolaan kualitas udara di Indonesia serta baku mutu udara ambien.

 

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu mengatakan penetapan baku mutu udara ambien hendaknya tetap mencakup pencemar utama yang telah ditetapkan pada PP No 41/1999. Penetapan itu terap harus dengan pengetatan batas konsentrasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai level yang aman dan dapat menjamin kesehatan manusia.

 

Selain itu, Revisi PP 41/1999 diharapkan memberikan kerangka hukum yang memungkinkan penambahan parameter berdasarkan penelitian pada parameter beracun dan berbahaya.

 

“Koalisi memberikan masukan nilai baku mutu berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan terkini untuk 13 parameter yang harus tetap dipertahankan pada Revisi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Udara mengingat masing-masing parameter pencemaran tersebut memiliki risiko spesifik dan unik terhadap kesehatan masyarakat,” katanya di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

 

Parameter PM 2.5 misalnya, sudah terbukti melalui berbagai penelitian global sebagai salah satu pencemar yang paling terkait dengan kesehatan publik dan mengakibatkan angka kematian dini paling signifikan.

 

“Partikel debu halus (PM 2.5) ini menjadi salah satu parameter yang sangat penting diperketat. Dalam RPP Pengendalian Kualitas Udara, konsentrasi baku mutu ambien yang diusulkan KLHK hanya 60 μg/m3 dalam rata-rata hariannya, jauh lebih longgar dari panduan WHO yaitu 25 μg/m3,” katanya.

 

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) ICEL, Margaretha Quina menggarisbawahi pentingnya pengaturan dalam batang tubuh RPP Pengendalian Kualitas Udara mengenai pertimbangan dalam menetapkan baku mutu udara ambien serta mekanismenya.

 

“Rancangan yang ada sekarang sudah jauh lebih progresif dari PP no. 41 tahun 1999 karena mensyaratkan baku mutu udara ambien ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, utamanya perlindungan terhadap kesehatan publik. Ini harus dijaga tetap ada hingga RPP ini disahkan,” tuturnya,

 

Selain itu, KLHK perlu mempersiapkan mekanisme yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dalam proses penetapan standar.

 

“Misal, bagaimana baku mutu ditentukan berdasarkan studi termutakhir? Siapa yang harus dilibatkan? Bagaimana masyarakat dapat memberikan masukan?” kata Quina.

 

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin mengatakan masyarakat yang tinggal di kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi, kawasan dengan industrialisasi yang sedemikian massif dan intensif, sekitar pembangkit listrik, sekitar TPA sampah, selain kawasan dengan risiko kebakaran hutan dan lahan, adalah kelompok berisiko tinggi terpapar oleh pencemaran udara.

 

“Mereka berada di kawasan zona merah pencemaran udara yang berisiko terjangkit penyakit dan atau sakit karena pencemaran udara seperti ISPA (infeksi saluran pernafasan akut), asma, pneumonia, bronchopneumonia, COPD (chronical obstructive pulmonary dieses; atau penyempitan salaruna pernafasan), jantung coroner (coronary artery dieses), berbagai kanker terutama kanker paru-paru dan saluran pernafasan,” paparnya.

 

Penelitian KPBB sejak 2001 juga menunjukkan bahwa polutan timbel (Pb) adalah neurotoxin yang menyebabkan sakit atau penyakit terkait fungsi syaraf, juga menyebabkan penurunan point IQ dan tingkat kecerdasan pada anak, hipertensi pada orang dewasa, terganggunya fungsi ginjal, jantung coroner, hingga kematian dini.

 

Jika dulu polutan timbel didominasi dari emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bensin bertimbel, kini diemisikan oleh peleburan logam terutama daur ulang aki bekas. Dampak negative terhadap kualitas udara juga disumbangkan oleh penggunaan bahan bakar minyak untuk transportasi, gas buang yang beracun seperti karbon dioksidan (CO2), nitrogen oksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2) yang menyebabkan gas hujan asam dan pemanasan global.

 

“Hal tersebut diperparah ketika di kota-kota besar dengan pengguna transportasi pribadi yang sangat tinggi akibat buruknya transportasi masal menyebabkan menumpuknya gas buang beracun yang menyebabkan buruknya kualitas udara, juga ditambah rendahnya kualitas bahan bakar yang digunakan saat ini,” tandasnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*