Breaking News

Kinerja Kejaksaan Agung Dipertanyakan Karena Tak Kunjung Menahan Mantan Dirut Pertamina, Jaksa Dipraperadilankan

Kinerja Kejaksaan Agung Dipertanyakan Karena Tak Kunjung Menahan Mantan Dirut Pertamina, Jaksa Dipraperadilankan.

Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero) dipertanyakan.

Meski sudah menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersanga sejak beberapa bulan lalu, namun korps Adhiyaksa tak kunjung menahannya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mempertanyakan kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo yang dianggapnya tidak pernah serius mengusut kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Karena itu, Boyamin pun memperkarakan Jaksa Agung dengan mengajukan gugatan praperadilan atas tidak ditahannya mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

“Ada apa sih kok sepertinya tidak serius mengusut kasus-kasus korupsi? MAKI siap mempraperadilankan Kejaksaan atas belum ditahannya tersangka investasi Pertamina di BMG Australia itu loh,” tutur Boyamin Saiman, di Jakarta, Jumat (13/07).

Boy menyebut, Kejagung tidak profesional dalam menangani perkara tersebut. Hingga saat ini, kata dia, seharusnya tersangka ditahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, mengulang perbuatan serupa serta melarikan diri. “Kejagung tidak peka keadilan,” ujarnya.

Memang, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) sampai saat ini belum melakukan penahanan terhadap eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan terkait dugaan korupsi  investasi perusahaan plat merah di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Maret 2018.

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada JAM Pidsus, Warih Sadono membenarkan hal itu. “Masih proses penyidikan,” ujar Warih Sadono, di Komplesk Kejaksaan Agung, Jumat (13/07).

Dia menjelaskan, proses penyidikan masih berjalan, dan ada pertimbangan lain sehingga tersangka belum dilakukan penaganan.

Karen sudah ditetapkan sebagai tersangka sesuai Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-13/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Selain Karen, Chief Legal Councel and Compliance PT Pertamina (Persero), Genades Panjaitan (GP) juga telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-14/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Berikutnya, mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Frederik Siahaan (FS) juga sudah ditretapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-15/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.

Perkara itu terendus tahun 2009. PT Pertamina (Persero) melakukan kegiatan akuisisi (Investasi Non-Rutin) berupa pembelian sebagian aset (Interest Participating/ IP) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan “Agreement for Sale and Purchase-BMG Project” tanggal 27 Mei 2009.

Dalam pelaksanaannya ditemui adanya dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya “Feasibility Study” (Kajian Kelayakan) berupa kajian secara lengkap (akhir) atau “Final Due Dilligence” dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris.

Hal itu mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah 31.492.851 dolar AS serta biaya-biaya yang timbul lainnya (cash call) sejumlah 26.808.244 dolar AS tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT Pertamina (Persero) dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.

Kejadian itu mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq. PT. Pertamina (Persero) sebesar 31.492.851 dolar AS dan 26.808.244 dolar Australia atau setara dengan Rp568.066.000.000 sebagaimana perhitungan Akuntan Publik.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*