Breaking News

KIARA: STOP Kriminalinalisasi Nelayan Pulau Pari!

KIARA: STOP Kriminalinalisasi Nelayan Pulau Pari!

Sekitar pukul 13.15 WIB, Sabtu 11 Maret 2017, telah terjadi penangkapan terhadap masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu oleh aparat Kepolisian Resor Jakarta Utara.

 

Saksi mata yang melihat kejadian menerangkan bahwa pihak kepolisian menangkap dan membawa warga tanpa surat penangkapan resmi. Masyarakat Pulau Pari yang ditangkap terdiri dari 5 nelayan dan satu anak nelayan antara lain Mustaqbirin, Irwan Saputra, Bahrudin, dan Mas ton, Sahril Maulana (masih berstatus pelajar SMP).

 

Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), penangkapan nelayan Pulau Pari tanpa surat izin merupakan kriminalisasi dan cacat hukum, hal ini dikarenakan tidak ada surat penangkapan resmi yang diberikan kepada nelayan. Dalam pada itu, negara semestinya menjamin hak konstitusi nelayan untuk mengelola wilayah pesisir seperti yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

 

Terlebih lagi kelima nelayan yang ditangkap tidak melakukan kesalahan ataupun perbuatan kriminal. Nelayan tersebut tidak melakukan pungli dan telah melakukan pengelolaan pantai secara swadaya. Hasilnya pun digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat Pulau Pari, sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2014 yang melindungi pengelolaan masyarakat lokal pulau-pulau kecil.

 

Rosiful Amirudin, Legal Officer KIARA menegaskan, “Tanpa adanya surat resmi penangkapan seperti yang saksi lihat menandakan bahwa telah nelayan dikriminalisasi, dan hal ini tentu menandakan bahwa nelayan tradisional telah kehilangan haknya untuk mengelola wilayah pesisir.”

 

KIARA menilai penangkapan kelima nelayan merupakan sebuah ‘skenario’ di tengah sengketa antara warga Pulau Pari dengan PT Bumi Pari yang mengklaim memiliki 90% Pulau Pari. PT Bumi Pari dinilai ingin menguasai hak pengelolaan warga yang sebenarnya sudah dikelola oleh masyarakat sejak tahun 2000 secara swadaya.

 

Masyarakat Pulau Pari adalah aktor penting yang telah membuka pantai yang sebelumnya hanya hutan belukar, membersihkan secara gotong royong dan melakukan pengelolaan secara mandiri hingga menjadi salah satu tempat wisata terbaik di kepulauan seribu.

 

Pelaksana Sekretaris Jenderal KIARA Arman Manila menambahkan, masyarakat Pulau Pari itu pahlawan, mereka telah merawat mangrove dengan baik dan arif dan mimpinya anak cucu mereka bisa menikmati hasilnya nanti. Ironinya, negara lalai melindungi para pelestari ekosistem pesisir ini dan berujung pada kriminalisasi kelima nelayan tersebut.

 

“Negara harus menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap mereka yang sebenarnya telah berjasa dalam menjaga laut kita dan mengembalikan pengelolaan wilayah pesisir ke masyarakat,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*