Breaking News

Kian Perrumit Kebhinnekaan Dan Ancam Toleransi, Perppu Ormas Akan Digugat Lagi

Kian Perrumit Kebhinnekaan Dan Ancam Toleransi, Perppu Ormas Akan Digugat Lagi.

Kalangan masyarakat sipil menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) no. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bukan solusi untuk mengatasi persoalan ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme. Pemerintah dinilai gagal paham dalam Perppu tersebut. Sebab Perppu itu malah bersifat karet dan bisa menyasar seluruh ormas.

 

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, menuturkan Perppu Ormas bukanlah jawaban atas masalah ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme. “Persoalan yang sebenarnya bukan terkait regulasinya yakni Undang-Undang no. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kurang tegas, melainkan mengenai implementasi regulasinya yang lemah,” katanya di Jakarta, Senin (14/08/2017).

 

Akibat implementasi aturan yang tidak maksimal, intoleransi terus terjadi. Misalnya saja pada kasus penyerangan tempat ibadah, seharusnya pihak kepolisian bisa mencegah agar penyerangan itu tidak terjadi.

 

“Jadi secara aturan hukum, dari berbagai aturan KUHP, konvensi hak sipil dan lainnya sudah banyak. Itu bisa dijadikan sebagai dasar negara mengatasi masalah itu,” ujar Al Araf.

 

Dia menjelaskan, Perppu Ormas terbit akibat kegagalan pemerintah dalam memahami secara utuh aturan hukum yang sudah berlaku dan masalah ekstrimisme, radikalisme. Jika pemerintah paham akan dua persoalan tersebut secara mendalam, Perppu Ormas yang saat ini terus menuai pro dan kontra tidak akan pernah diterbitkan.

 

Sekarang terbitnya Perppu Ormas justru semakin memperumit kebinekaan dan intoleransi yang ada di Indonesia.

 

“Jadi ini justru menjadi benih justifikasi menguatnya radikalisme. Karena negara dianggap subyektif. Itu membahayakan kondisi demokrasi di Indonesia. Pemerintah harus tanggung jawab Perppu ini,” ujarnya.

 

Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (‎YLBHI), Asfinawati, menuturkan ada 19 jenis tindakan yang termasuk bentuk intoleransi dan radikal. ‎Namun, tidak semua tindakan itu merupakan pelanggaran hukum. Ada juga tindakan intoleran yang masuk ke dalam ranah sosial.‎‎

 

“Dari 19 tindakan itu, hanya 6 jenis tindakan yang masuk ranah hukum. Sisanya, 9 tindakan tergolong ke ranah sosial, dan 4 tindakan bisa masuk ke ranah sosial dan hukum,” katanya.

 

Sebanyak 6 tindakan intoleran yang harus diselesaikan secara hukum, antara lain kasus kekerasan, razia, persekusi, diskriminasi terhadap suatu etnis atau RAS, penyerangan terhadap rumah orang yang berbeda aliran, dan ada pihak yang menyeret seseorang yang berbeda ‎keyakinan ke kantor polisi.

 

Sedangkan untuk kasus perebutan pengelolaan tempat ibadah, menyalahkan keyakinan orang lain, memutus hubungan dengan yang berbeda keyakinan, melaporkan pihak yang berbeda keyakinan dengan tuduhan sesat, fatwa keagamaan, dan tidak mengakui paham Pancasila merupakan tindakan intoleran yang masuk ke ranah sosial.

 

“Untuk di lingkungan sekolah, pendidikan agama yang ‎mengajarkan intoleran, dan ekskul keagamaan yang radikal juga masuknya ke ranah sosial,” ucapnya.

 

Sementara, tindakan intoleran yang bisa masuk ke ranah hukum dan sosial, yakni tentang siaran kebencian di media massa, pelarangan aktivitas warga, diskriminasi berbasis agama, dan kegiatan demonstrasi di depan rumah ibadah agama lain.

 

Koalisi masyarakat sipil, lanjut Asfinawati, berencana menggugat Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi jika pemerintah tidak melakukan revisi terhadap Perppu tersebut.

 

“Kami sedang memikirkan waktu yang pas. Kalau ini masih berlanjut, bukan enggak mungkin koalisi bakal ke MK,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*