Breaking News

Ketimpangan Terlalu Tinggi, Pemerintah Didesak Keluarkan Paket Kebijakan Pro Rakyat

Ketimpangan Terlalu Tinggi, Pemerintah Didesak Keluarkan Paket Kebijakan Pro Rakyat.

Dalam Laporan Ketimpangan 2016, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menemukan bahwa angka ketimpangan di masyarakat masih tinggi. Laporan tersebut mengukur ketimpangan sosial dari perspektif warga. Sebagai solusi, pemerintah diminta segera mengeluarkan paket kebijakan untuk mengurangi ketimpangan.

 

Ketua Tim Peneliti INFID, Bagus Takwin, menuturkan laporan tersebut dibuat berdasarkan survei melalui kuesioner dengan responden sebanyak 2010 berasal dari 34 propinsi pada bulan Juli hingga September 2016. Laporan ini bertujuan untuk melihat perspektif warga mengenai ketimpangan sosial selama tahun 2015.

 

Dalam hal ini warga diminta memberi penilaian terhadap sepuluh ranah ketimpangan. Mulai dari kesempatan mendapatkan pekerjaan, penghasilan, harga benda yang dimiliki, rumah atau tempat tinggal, dan pendidikan. Berikutnya, kesejahteraan keluarga, hukum, keterlibatan dalam politik, lingkungan tempat tinggal, dan kesehatan.

 

“Hasil survei menununjukkan ketimpangan dalam hal kesempatan mendapatkan pekerjaan, diikuti dengan penghasilan, dan harta benda merupakan tiga bentuk ketimpangan paling tinggi,” katanya dalam siaran persnya, Kamis (25/05/2017).

 

Sementara itu, jika didasarkan lokasi, sebagian besar tingkat persepsi warga yang tinggal di Indonesia Timur yang meliputi Sulawesi, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, terhadap sepuluh ranah ketimpangan lebih tinggi ketimbang warga yang tinggal di Indonesia Barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan.

 

Bagus menerangkan, ada kesamaan persepsi warga Indonesia Barat dan Indonesia Timur terhadap ketimpangan penghasilan. Sebanyak 44,4 persen warga di Indonesia Timur menilai penghasilannya kurang layak dibandingkan dengan 38,2 persen warga di Indonesia Barat. Demikian halnya dengan ketimpangan gender, di mana 35 persen warga di Indonesia Timur mempresepsikan adanya ketimpangan, sementara di Indonesia Barat sebesar 29 persen.

 

“Secara keseluruhan Indeks Ketimpangan Sosial di tahun 2016 menurun yaitu sebesar 4,4 dibandingkan dengan Indeks Ketimpangan Sosial di tahun 2015 sebesar 5,06. Meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya, responden masih menilai setidaknya terdapat ketimpangan di 4 dari 10 ranah ketimpangan,” katanya.

 

Program Manager INFID, Siti Khoirun Ni’mah, mengatakan pihaknya mengusulkan adanya paket penyelamatan dari pemerintah terutama untuk menyikapi masalah kesempatan kerja dan penghasilan yang merupakan ranah ketimpangan tertinggi.

 

“Paket penyelamatan tersebut perlu meliputi skema penciptaan lapangan kerja yang disponsori pemerintah, kebijakan pasar tenaga kerja aktif untuk meningkatkan kemampuan kerja, seperti skema re-training, dan kema kesejahteraan kerja yang mendorong partisipasi pasar tenaga kerja,” jelasnya.

 

Selain itu, pemerintah perlu menyelenggarakan program pelatihan sektoral, magang, dan program kerja sambil belajar, dan memberikan insentif yang kuat untuk penciptaan lapangan kerja di dalam kota/kabupaten. “Diharapkan melalui program-program tersebut, ketimpangan yang disebabkan oleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan menurun,” tandasnya.

 

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eko Prio Pambudi, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah INFID dan organisasi masyarakat sipil lain dalam mengangkat isu ketimpangan.

 

“Kementerian Koordinator Perekonomian berupaya mendorong penanganan ketimpangan menjadi sebuah gerakan bersama. Harapannya semua elemen masyarakat dapat membahas ketimpangan secara lebih luas dan mencari solusi terhadap permasalahan seperti pajak berkeadilan, ketimpangan kesehatan, ketimpangan pendidikan, reforma agraria, alokasi lahan pertanian, dan lainnya,” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*