Breaking News

Ketimpangan Ke Pekerja Kian Parah, Kok Pemerintah Cuek Saja

Ketimpangan Ke Pekerja Kian Parah, Kok Pemerintah Cuek Saja.

Saat ini ketimpangan menjadi masalah yang mendunia. Revolusi industri ternyata berpotensi meningkatkan ketimpangan ekonomi. Sementara akses terhadap pekerjaan yang layak juga semakin sulit.

 

Program Manager International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Siti Khoirun Ni’mah, mengungkapkan selama lima tahun terakhir, kekayaan 50 persen penduduk di Indonesia terus turun dari 3,8 persen terhadap total kekayaan nasional menjadi 2,8 persen. Sementara itu, 1 persen penduduk terkaya memiliki 45 persen dari kekayaan nasional.

 

“Untuk itu, segenap upaya penurunan ketimpangan haruslah berkelanjutan. Salah satunya ketimpangan dalam mendapatkan akses atas pekerjaan yang layak,” katanya di Jakarta, Rabu (28/01/2018).

 

Ni’mah menerangkan, upaya menurunkan ketimpangan secara berkelanjutan bukanlah hal yang mudah, terutama dari segi akses terhadap pekerjaan yang layak. Saat ini dunia menghadapi perubahan corak produksi yang berbasis pada kemajuan teknologi.

 

Perubahan yang disebut dengan Revolusi Industri Keempat akan menghasilkan jenis pekerjaan baru yang menuntut keterampilan dan keahlian tertentu.

 

“Perubahan teknologi di Revolusi Industri Keempat berpotensimeningkatkan ketimpangan terutama antara pekerja yang memiliki keahlian dengan yang tidak memiliki keahlian. Padahal 52 persen angkatan kerja di Indonesia yang ada saat ini berpendidikan SMP ke bawah,” sebutnya.

 

Untuk itu, pemerintah harus dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan terus memperbaiki kualitas lembaga pendidikan dan vokasi. Kebijakan tersebut juga harus disertai dengan upah yang layak, dan langkah tersebut harus menjadi prioritas pemerintah.

 

“Pemerintah haruslah menjamin pendidikan dan pelatihan yang memberikan keahlian dan keterampilan yang memadai beserta tersedianya lapangan kerja. Pada saat yang sama pertumbuhan capital 1 persen orang-orang paling kaya harus didistribusikan kepada 50 persen penduduk miskin melalui kebijakan pajak yang adil dan memastikan tidak ada lagi penghindaran dan pengemplangan pajak,” jelasnya.

 

Sekjen Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Abdul Waidl, mengatakan revolusi industri dapat meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. “Perubahan teknologi di Revolusi lndustri keempat berpotensi meningkatkan ketimpangan terutama antara pekerja yang memiliki keahlian dengan yang tidak memiliki keahlian,” katanya.

 

Selain itu, gini rasio menunjukkan tingkat ketimpangan di Indonesia masih tinggi. Pemerintah secara umum juga belum menunjukkan fokus penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dimana anggaran yang dialokasikan masih sangat kecil dan cenderung diabaikan, dibanding dengan alokasi untuk pendidikan formal. “Pada tahun 2017 misalnya, pemerintah hanya mengalokasikan Rp2,5 triliun untuk pendidikan vokasi,” ujarnya.

 

Program Manager Perkumpulan Prakarsa, Maria Lauranti, memaparkan temuan survei terhadap anak muda dan perempuan yang dilakukan di lima kabupaten/kota yaitu Malang,Bojonegoro, Wonosobo, Kulonprogo dan Yogyakarta menunjukkan hanya 20 persen responden yangpernah mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja.

 

Sementara itu, hanya 20 persen yang pernah mengikuti program magang. “Meskipun ilmu yang diterima di sekolah, perguruan tinggi, dan tempat magang serta latihan kerja dinilai oleh sebagian anak muda relevan dan memudahkan dalam mencari kerja. Namun 54 persen responden menyatakan ilmu tersebut tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*