Breaking News

Kesaksian Nelayan Di Bareskrim, Program KKP Hambat Kehidupan Nelayan Indonesia

Kesaksian Nelayan Di Bareskrim, Program KKP Hambat Kehidupan Nelayan Indonesia.

Program yang dilancarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) malah menghambat kehidupan nelayan. Bukan hanya kehidupan nelayan Indonesia yang terhambat, tetapi program yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melakukan deraikalisasi di daerah-daerah nelayan pun terbengkalai akibat benturan dengan program yang dilakukan oleh Kementerian yang kini masih dipimpin Susi Pudjiastuti itu.

 

Hal itu diungkapkan dua orang nelayan yang merupakan perwakilan nelayan asal Lamongan, Jawa Timur, yakni Agus Mulyono dan Sumarlin, saat diperiksa sebagai saksi di Tipidsiber, Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, untuk kasus dugaan pencemaran nama baik dengan tersangka Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa.

 

Dalam pemeriksaan yang berlangsung pada 04/10/2017 di Bareskrim itu, Agus Mulyono menyampaikan di  Pantai Utara (Pantura) Lamongan sudah ada beberapa anggota nelayan dan keluarga nelayan yang pergi ke Suriah dan diduga kuat bergabung dengan ISIS.

 

“Diduga salah satu penyebab yang mendorong nelayan menjadi radikal adalah Kebijakan KKP seperti Permen KP Nomor 71/2016 yang melarang sejumlah alat tangkap, mengakibatkan nelayan kehilangan mata pencaharian dan terancam jatuh miskin,” tutur Agus Mulyono, Pengurus Aliansi Nelayan yang juga Kepala Desa Kandangsemangkon, Paciran, Lamongan ini.

 

Senada dengan Agus Mulyono, Sudarlin yang merupakan Ketua Rukun Nelayan Blimbing, Lamongan menyatakan bahwa Kebijakan KKP yang membebani kehidupan nelayan (menganggur dan miskin) telah mendorong terhambatnya program deradikalisasi BNPT.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) Sutia Budi yang mendampingi para saksi ini menghimbau agar KKP dapat mengevaluasi kembali berbagai kebijakan yang memberatkan nelayan dan masyarakat perikanan.

 

“Mestinya pemerintah, khususnya Menteri Susi Pudjiastuti melihat fakta di lapangan, membuka dialog dengan nelayan terdampak, jangan mengabaikan hak nelayan,” tutur Budi.

 

Agus Mulyono dan Sudarlin datang ke Bareskrim dengan menyampaikan berbagai bukti penguat yang mendukung pernyataan Rusdianto yang menyebutkan adanya indikasi nelayan terdampak Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti, bergabung menjadi anggota ISIS. Hal itu disampaikan Rusdianto saat berceramah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) beberapa waktu yang lalu. Rusdianto sendiri dilaporkan oleh pihak KKP ke Bareskrim atas dugaan pencemaran nama baik kepada Menteri Susi berkenaan dengan kritik-kritik yang dilancarkan Rusdianto di berbagai media sosial.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*