Breaking News

Kerugian Negara Dalam Korupsi Pertamina Telah Rampung, BPK Serahkan Hasil Audit Ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung

Kerugian Negara Dalam Korupsi Pertamina Rampung, BPK Serahkan Hasil Audit Ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit kerugian negara penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina.

 

Penyerahan hasil audit itu dilakukan oleh Ketua Tim Auditor Investigasi BPK, I Nyoman Wara kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pdana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus) Arminsyah, di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (02/06/2017).

 

Jampidsus Arminsyah menyampaikan, BPK menyerahkan dua hasil audit kerugian negara, yakni kasus dugaan korupsi Dana Pensiun (Dapen) PT Pertamina dan kasus dugaan korupsi pengadaan dan pengelolaan kapal PT Pertamina Trans Kontinental.

 

“Kita kedatangan auditor utama dari BPK. Beliau menyerahkan ke Pidsus Kejagung, dua hasil audit BPK kasus Dana Pensiun dan pembelian kapal PT Pertamina Trans Kontinental,” kata Arminsyah.

 

Arminsyah berharap, dengan diserahkannya hasil audit kerugian negara tersebut, kiranya semakin mempercepat pengusutan dan penyelesaian kedua perkara di Kejaksaan Agung.

 

“Ya kita berharap hasil audit ini mempercepat proses perkara,” ujarnya.

 

Ketua Tim Auditor Investigasi BPK, I Nyoman Wara mengatakan, penyerahan hasil audit kerugian negara ini merupakan bagian dari kewenangan dan komitmen BPK untuk terus membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, baik melalui pemeriksaan investigasi maupun melalui perhitungan negara.

 

“Hasil audit ini bentuk komitmen untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

 

Nyoman menjelaskan, pada kasus Dapen PT Pertamina ditemukan adanya penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran untuk kegiatan investasi saham khusus saat pembelian saham PT Sugi Energi yang menyebabkan kerugian negara sebesar 599,29 miliar rupiah.

 

“Sedangkan pada kasus pengadaan kapal PT Pertamina Trans Kontinental BPK menyimpulkan adanya penyimpangan pada tahap penyusunan Owner Estimit (OE). Kemudian dalam pelelangan maupun pelaksanaan kontrak. Kerugian negara yang timbul dari penyimpangan ini adalah sekitar 35,32 miliar rupiah,” katanya.

 

Diketahui, pada kasus Dapen PT Pertamina penyidik telah menahan tersangka mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, Muhammad Helmi Kamil Lubis di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejagung.

 

Sementara pada kasus PT Pertamina Trans Kontinental penyidik masih memeriksa para saksi dan membidik tersangka.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*