Breaking News

Kerja Tak Beres, Jajaran Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan Ditantang Debat Publik

Rajin Berpolemik, Direksi BPJS Kesehatan Diminta Mundur Saja.

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS) Hery Susanto menantang jajaran direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) untuk berbedat terbuka di depan publik, untuk menunjukkan bukti-bukti kinerja lembaga itu yang kian tidak beres.

 

Menurut Hery, selama ini kinerja BPJS Kesehatan sangat jauh dari harapan Undang Undang dan harapan masyarakat.

 

“Seluruh Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan saya tantang debat terbuka di hadapan publik, jika saya kalah debat, maka akan saya beri hadiah sepeda kayak Jokowi,” ujar Hery Susanto, dalam rilisnya, Rabu (22/11/2017.

 

Menurut dia, dikarenakan kinerja Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan yang amburadul, banyak orang baik yang hidupnya menjadi susah.

 

“Karena Direksi membuat produk yang sudah melawan hukum Tuhan. Karena itu, MP BPJS akan tetap kritis terhadap BPJS Kesehatan,” ujarnya.

 

Hery pun menyampaikan beberapa catatan kritis terkait kinerja BPJS Kesehatan. Dia bilang, pada tahun 2017, tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan Mandiri atau perserta bukan penerima upah (PBPU) mencapai Rp 3,6 triliun dan tunggakan Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp 1,3 triliun.

 

“PBPU menunggak kena sanksi denda pelayanan BPJS Kesehatan, tidak mendapat pelayanan JKN, kecuali harus bayar tunggakan. Jika sudah membayar bisa rawat jalan, namun harus menunggu sampai 45 hari untuk bisa rawat inap. Jika belum 45 hari dan terpaksa harus rawat inap maka dikenai sanksi denda pelayanan sebesar 2,5 persen dari diagnosa, atau maksimal Rp 30 juta,” ujar Hery.

 

Sedangkan Pemda yang menunggak tidak ada sanski apapun. Dia menyebutkan, aparatur Pemda tetap bisa mendapatkan pelayanan JKN, berbeda dengan PBPU.

 

“Justeru BPJS Kesehatan cenderung menyudutkan PBPU sebagai biang kerok defisit BPJS,” katanya.

 

Hery pun mengingatkan, prinsip penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional sangat tegas menyebutkan butir-butirnya yakni, prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat; dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

 

“Itu semua tidak dijalankan Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan. Maka saya tantang debat di depan publik,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*