Breaking News

Kerja Padat Karya Tapi Upah Di Bawah UMK, Buruh Gugat Gubernur Jawa Barat

Kerja Padat Karya Tapi Upah Di Bawah UMK, Buruh Gugat Gubernur Jawa Barat.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengecam tindakan Gubernur Jawa Barat yang mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen. Alasannya, upah minimum padat karya tersebut lebih kecil nilainya dibanding upah minimum kabupaten/kota (UMK). Terkait hal ini, FSPMI dan SPN mengajukan gugatan di PTUN Bandung.

Sekretaris Umum SPN, Ramidi, menuturkan tim advokasi tolak upah murah dari FSPMI dan SPN telah mendaftarkan gugatan upah minimum industri padat karya tertentu jenis industri pakaian jadi/garmen di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Menurutnya, perusahaan garment adalah perusahaan besar dengan produk untuk eksport dan branded. Karena itu, pengusaha sebetulnya mampu membayar upah minimum bahkan upah sektor. “Tetapi karena ada ketentuan upah dibawah upah minimum, sekarang ada wacana di beberpa perusahaan di Kota Bekasi yang meminta kembali kelebihan upahnya,” ujarnya dalam keterangan persnya, Jumat (25/08/2017).

Dalam kondisi seperti ini, tidak ada pilihan lain bagi buruh selain melawan kebijakan upah padat karya. Sebab jika tidak dilawan dari sekarang. “Bukan tidak mungkin tahun depan kebijakan upah padat karya akan tetap diberlakukan,” katanya.

Presiden FSPMI, Said Iqbal, mengatakan kebijakan upah padat karya dibawah UMK menunjukkan pemerintah sangat pro pasar dan kapitalis, serta hanya melindungi kepentingan pengusaha tanpa memperhatikan kepentingan buruh dan peningkatan kesejahteraan.

“Padahal kondisi buruh sekarang ini sangat terpuruk daya belinya. Ini dibuktikan dengan tutupnya perusahaan di industri ritel, keramik, pertambangan, dan garmen,” katanya. Penutupan perusahaan tersebut bukan karena persoalan upah minimum, tetapi lebih karena lesunya perekonomian nasional dan menurunnya daya beli. Jika upah minimum padat karya makin murah, maka daya beli makin menurun lagi.

“Tercium sekali bau sangit kepentingan pengusaha industri padat karya. Pemerintah tunduk pada pemilik modal tanpa memperhatikan kesejahteraan buruh, bahkan ikut menakuti-nakuti buruh dengan akan adanya PHK besar-besaran jika upah minimum padat karya tidak diberlalkukan,” sebutnya.

Pengacara dari LBH FSPMI, Basrizal, menerangkan pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Barat telah keliru, tanpa kewenangan dan menyalahi prosedural mengeluarkan putusan yang diberi nama upah padat karya. Menurutnya, ada beberapa alasan mendasar dari upah padat karya tersebut.

“Pertama, bahwa jelas yang amat mendasar tidak boleh ada upah dibawah Upah minimum Propinsi dan atau Kota/kabupaten. Kedua, tidak ada dalam aturan istilah upah padat karya. Dan yang ketiga, penetapan atau keputusan tentang upah seharusnya melalui proses perundingan di Dewan Pengupahan yang kemudian menjadi rekomendasi penetapan upah, tetapi upah padat karya tidak lahir rekomendasi Dewan Pengupahan,” ujarnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*