Breaking News

Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah di BPJS Naker Sangat Minim

Hanya Menyentuh Diangka 1 juta jiwa, Program Rekrutmen Pekerja Bukan Penerima Upah di BPJS TK Belum Maksimal.

Program rekrutmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dinilai masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dikarenakan sosialisasi program tersebut belum menyentuh masyarakat luas.

 

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP BPJS) Hery Susanto mengatakan, hingga saat ini peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori PBPU hanya mencapai 1 juta jiwa dari 80 juta masyarakat Indonesia yang berpotensi mengikuti program itu.

 

“Angka yang masih relatif jauh dari total potensi yang mengikuti PBPU,” ujarnya di Jakarta, Kamis (12/01/2017).

 

Menurut Hery, persoalan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Pertama, sosialisasi program yang belum menyentuh mayoritas akar rumput di desa-desa sebagai sarang PBPU. Kedua, pemahaman teknis tata kelola klaim BPJS Ketenagakerjaan PBPU masih belum dipahami secara utuh.

 

“Ketiga, penyebaran fasilitas kesehatan di Rumah Sakit yang merupakan mitra BPJS Ketenagakerjaan yang belum meluas, hanya di perkotaan, sehingga sulit dijangkau oleh PBPU,” ujarnya.

 

Keempat, data fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Mitra BPJS, program BPJS Ketenagakerjaan belum banyak dipahami oleh peserta yang masuk dalam kategori PBPU.

 

“Yang terakhir, kebanyakan tokoh masyarakat pekerja BPU berada pada usia di atas 55 tahun, sehingga mereka tidak bisa mengikuti peserta BPJS TK,” ujarnya.

 

Untuk itu, kata Hery, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang mengatur batas usia PBPU perlu direvisi.

 

“Peraturan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015. Dimana ada pembatasan usia peserta BPJS PBPU, yaitu belum mencapai usia 56 tahun untuk pendaftaran bagi PBPU yang tertuang pada pasal 5 ayat 1b. Ini harus direvisi menjadi 70 tahun. Mengingat pekerja BPU tidak mengenal kata pensiun dan masih banyak PBPU di usia tersebut yang aktif bekerja,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*