Breaking News

Kepentingan Ahok dan Jaksa Berbeda, Jaksa Agung Tetap Akan Ajukan Banding

Kepentingan Ahok dan Jaksa Berbeda, Jaksa Agung Tetap Akan Ajukan Banding.

Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan bahwa dirinya akan melanjutkan upaya banding atas perkara penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

 

Meskipun Gubernur DKI Jakarta Non Aktif itu menyatakan mencabut gugatan banding yang sempat diajukannya bersama para pengacaranya, namun Jaksa Agung sedang meneliti dan akan terus melanjutkan upaya banding yang diajukan jaksa penuntut umun (JPU). Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, kepentingan Ahok dkk dengan kepentingan Jaksa Agung berbeda.

 

“Maksud dan tujuannya tidak sama. Kalau Ahok kan, dia mengharapkan pembelaan untuk keringanan atau pembebasan. Kalau Jaksa kepentingannya lain, yakni kepentingan hukum,” kata Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (30/05/2017).

 

Prasetyo mengatakan, upaya banding yang diajukan JPU adalah untuk membuktikan pasal 156a KUHP yang digunakan majelis hakim untuk memvonis Ahok.

 

“Jadi gini ya semua yang dituntut jaksa tentunya berdasarkan fakta persidangan. Tentu keyakinan jaksa menyatakan yang terbukti adalah bukan penistaan agama, tetapi penistaan terhadap golongan masyarakat tertentu di Indonesia. Nyatanya ada yang tersinggung kan,” ujar Jaksa Agung.

 

Ketika ditanya apakah Jaksa akan segera melakukan banding dalam waktu dekat? Jaksa Agung berkelit masih sedang melakukan evaluasi.

 

“Kita lihat seperti apa nanti, masih dievaluasi, masih ada waktu bagi jaksa untuk mempertimbangkan lagi, sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan,” ujar Prasetyo.

 

Upaya hukum yang saling tarik menarik ini sempat menimbulkan polemik dalam upaya pemberhentian Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan, proses pemberhentian Ahok dari kursi Gubernur DKI Jakarta masih menunggu sikap dan langkah hukum yang dilakukan Jaksa Agung terkait kasus yang membelit Ahok.

 

Jaksa Agung HM Prasetyo sendiri menampik bahwa karena upaya hukum yang sedang dipersiapkannya itu maka terkendala penggantian Gubernur DKI Jakarta. Menurut Prasetyo, tidak ada sangkut paut pengunduran diri Ahok dari jabatan Gubernur dengan proses banding yang sedang dipersiapkan Jaksa.

 

“Ahok mengundurkan diri dengan demikian tidak ada hambatan apapun untuk melantik penggantinya,” ujar Prasetyo.

 

Dia mengingatkan, pengajuan banding yang dilakukan JPU adalah untuk membuktikan Ahok bersalah karena terbukti menghina golongan tertentu, bukan pada pasal penodaan agama.

 

“Tujuan hukum bukan hanya keadilan dan kepastian saja, tapi juga kemanfaatan. Kita lihat manfaatnya apa untuk dilanjutkan atau tidak,” ujar politisi Partai Nasdem itu.

 

Ahok divonis lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

 

Setelah vonis, Ahok dan tim pengacaranya sempat berencana mengajukan banding. Namun belakangan, niat itu dibatalkan. Gugatan bandingnya pun dicabut.

 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, sudah mendapat kepastian dari Jaksa Agung terkait proses pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI. Pemberhentian Ahok menurut Mendagri bisa diproses tanpa harus menunggu kepastian lanjut-tidaknya banding jaksa atas vonis Ahok.

 

“Hasil pembicaraan saya dengan Jaksa Agung tadi sore bahwa dengan mundurnya gubernur DKI Ahok dan tidak ajukan upaya hukum banding prinsipnya sudah memenuhi keputusan hukum final. Maka bisa diproses pemberhentiannya tanpa harus menunggu apakah jaksa akan banding atau tidak,” ujar Tjahjo, Senin (29/5/2017).

 

Keputusan ini merupakan hasil konsultasi Tjahjo dengan Jaksa Agung . Tjahjo mengatakan, terlepas dari upaya banding jaksa, status hukum Ahok dianggap sudah jelas.

 

“Ahok sudah tidak menggunakan upaya hukum banding lagi , artinya dia menerima putusan Pengadilan Negeri. Jadi tidak perlu menunggu apakah jaksa akan banding atau tidak, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait status Pak Ahok,” ujar politisi PDIP itu.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*