Breaking News

Kepala Daerah Pindah Partai, Kejaksaan Dituding Lakukan Politisasi Perkara Korupsi Daerah

Jaksa Agung HM Prasetyo didesak membuktikan bahwa institusi kejaksaan tidak terjebak dengan kepentingan politik oleh elit partai dalam mengusut sejumlah kasus korupsi yang diduga kuat dilakukan oleh kepala daerah.

Koordinator Aliansi Masyarakat Sulawesi Utara Anti Korupsi di Jakarta (AMSU-AKJ) Samuel Boseke menyampaikan, banyak laporan dan proses pengusutan kasus korupsi kepala daerah yang mandeg di Kejaksaan.

Meskipun sudah terang benderang disebutkan dalam fakta persidangan, keterlibatan kepala daerah dalam dugaan tindak pidana korupsi di daerahnya tak kunjung di usut oleh jaksa.

Samuel menduga, telah terjadi politisasi kasus korupsi kepala daerah oleh Jaksa yang berkolaborasi dengan petinggi parpol dengan kepala daerah bermasalah itu.

“Jaksa harus membuktikan tidak ada kongkalikong dalam pengusutan kasus korupsi kepala daerah. Apalagi jika sudah terang benderang buktinya, bahkan jika sudah dinyatakan di persidangan pula. Jangan politisir kasus korupsi kepala daerah,” tutur Samuel Boseke, di Jakarta, Kamis (11/04/2018).

Samuel menegaskan, tidak bisa dipungkiri, Jaksa Agung HM Prasetyo yang memimpin Korps Adhiyaksa adalah kader partai politik. Dia pun menuding, banyak kasus kepala daerah yang hendak diamankan, dengan deal kepala daerah tersebut pindah partai ke partai milik bos-nya HM Prasetyo, serta memenangkan partai itu di wilayahnya masing-masing.

Sebagai salah satu bukti melempemnya Jaksa mengusut korupsi kepala daerah, lanjut dia, di Kampung Halamannya Samuel di Minahasa Utara, Bupati Vonnie Anneke Panambunan sudah pernah menjadi koruptor, lalu terpilih lagi sebagai bupati.

“Dan kini, Bupati itu pun sudah nyata-nyata disebutkan di dalam persidangan terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan pemecah ombak, namun tak kunjung dijadikan tersangka oleh jaksa. Ada apa?” ungkap Samuel.

Rupanya, lanjut Samuel, Bupati Minahasa Utara (Minut) itu yang tadinya merupakan kader Partai Gerindra kini pidah partai ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pimpinan Surya Paloh. Tidak lain dan tidak bukan, menurut Samuel, pindahnya gerbong parpol Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan ke Nasdem itu adalah sebagai skenario untuk mengamankan kasus-kasus korupsinya yang hendak dibongkar Jaksa.

“Kita tahu, Partai Nasdem adalah miliknya Pak Surya Paloh. Dan kita tahu juga, Jaksa Agung HM Prasetyo adalah politisi Nasdem juga. Bupati Minut hendak minta agar kasus korupsinya tidak diusut oleh Jaksa. Ketua Umum Partai Nasdem tinggal membisikkan ke Jaksa Agung, supaya tidak mengusut Bupati Minut. Ini modus yang sangat mudah, bukan?” tutur Samuel.

Samuel mengingatkan, kelakuan politisi yang berkolaborasi dengan Jaksa sudah beberapa kali terjadi, sehingga pengusutan kasus korupsi kepala daerah tidak dilanjutkan.

“Anda tahu di Sumatera Utara waktu lalu? Nasdem juga yang bermain. Hingga sekelas Prof OC Kaligis yang notabene advokat senior dan merupakan salah seorang penasihat di Nasdem pun gol ke penjara karena hendak memainkan kasus korupsi Gubernur Sumatera Utara itu. Modus yang sama terjadi di Minut loh,” tuturnya.

Menurut Samuel, masyarakat Minahasa Utara sudah geram dengan perilaku Jaksa di sana yang tak kunjung menetapkan Vonnie Anneke Panambunan sebagai tersangka. Bahkan, lanjut dia, hingga tiga kali pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut), hingga kini Bupati Minut itu bebas melenggang saja.

“Yang kami tahu, Bupati Minut sering melakukan pertemuan gelap dengan para jaksa, agar kasusnya tidak diusut dan agar dirinya tidak ditersangkakan,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Samuel, baru-baru ini, dia memperoleh informasi valid, Bupati Minut bertemu juga dengan Kajati Sulut yang baru di Jakarta.

“Padahal, Kajati Sulut ini baru berapa bulan menjabat di kampung saya sana,” ungkap Samuel.

Karena itu, Samuel mendesak Kejaksaan Agung untuk bertindak tegas terhadap jaksa-jaksa yang bermain kotor dan yang mempolitisasi kasus korupsi kepala daerah.

“Kami mendesak dan sekaligus menunggu bukti, bahwa jika tidak ada politisasi kasus korupsi kepala daerah oleh Jaksa Agung, ya tangkap dan tetapkanlah Bupati Minut itu sebagai tersangka dalam kasus proyek pemecah ombak yang merugikan keuangan negara hingga 8 miliar rupiah itu,” pungkas Samuel.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) M Rum menyampaikan, setiap laporan yang diterimanya selalu disampaikan kepada para penyidik untuk ditindaklanjuti.

“Kita selalu mengikuti prosedur hukum yang sah. Diperiksa dulu laporannya, ditelaah dan diuji, jika memang kuat yang diteruskan. Setiap laporan pasti diproses kok,” tutur M Rum.

Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini mengatakan, berikan waktu kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan bahkan penuntutan.

“Tentu tidak semudah membalikkan tangan dalam melakukan pengusutan. Tidak seperti makan cabe langsung berasa pedas. Ada proses, ada mekanisme dan ada juga proses yang tidak langsung dipublikasi ke masyarakat. Ini sedang berproses kok,” ujar M Rum.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*