Breaking News

Kepala Daerah Pindah Partai, Jaksa Jangan Politisasi Perkara Korupsi

Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam sebuah jamuan makan siang. (Istimewa)

Jaksa Agung HM Prasetyo didesak membuktikan bahwa institusi kejaksaan tidak terjebak dengan kepentingan politik oleh elit partai dalam mengusut sejumlah kasus korupsi yang diduga kuat dilakukan oleh kepala daerah.

Koordinator Aliansi Masyarakat Sulawesi Utara Anti Korupsi di Jakarta (AMSU-AKJ) Samuel Boseke menyampaikan, banyak laporan dan proses pengusutan kasus korupsi kepala daerah yang mandeg di Kejaksaan.

Meskipun sudah terang benderang disebutkan dalam fakta persidangan, keterlibatan kepala daerah dalam dugaan tindak pidana korupsi di daerahnya tak kunjung diusut oleh jaksa.

Samuel menduga, telah terjadi politisasi kasus korupsi kepala daerah oleh Jaksa yang berkolaborasi dengan petinggi parpol dengan kepala daerah bermasalah itu.

“Jaksa harus membuktikan bahwa tidak ada kongkalikong dalam pengusutan kasus korupsi kepala daerah, dengan menetapkan bupati, walikota atau gubernur sekalipun sebagai tersangka kasus korupsi. Apalagi jika sudah terang benderang buktinya, apalagi jika sudah dinyatakan di persidangan pula. Jangan politisir kasus korupsi kepala daerah,” tutur Samuel Boseke, di Jakarta, Jumat (18/05/2018).

Samuel menegaskan, tidak bisa dipungkiri, Jaksa Agung HM Prasetyo yang memimpin Korps Adhiyaksa adalah kader partai politik. Dia pun menuding, banyak kasus kepala daerah yang hendak diamankan, dengan deal kepala daerah tersebut pindah partai ke partai milik bos-nya HM Prasetyo, serta memenangkan partai itu di wilayahnya masing-masing.

“Mau bukti? Di kampung kami di Minahasa Utara, Bupati Vonnie Anneke Panambunan sudah pernah menjadi koruptor, lalu terpilih lagi sebagai bupati. Dan kini, Bupati itu pun sudah nyata-nyata disebutkan di dalam persidangan terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan pemecah ombak, namun tak kunjung dijadikan tersangka oleh jaksa. Ada apa?” ungkap Samuel.

Rupanya, lanjut Samuel, Bupati Minahasa Utara (Minut) itu yang tadinya merupakan kader Partai Gerindra kini pidah partai ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pimpinan Surya Paloh. Tidak lain dan tidak bukan, menurut Samuel, pindahnya gerbong parpol Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan ke Nasdem itu adalah sebagai skenario untuk mengamankan kasus-kasus korupsinya yang hendak dibongkar Jaksa.

“Kita tahu, Partai Nasdem adalah miliknya Pak Surya Paloh. Dan kita tahu juga, Jaksa Agung HM Prasetyo adalah politisi Nasdem juga. Bupati Minut hendak minta agar kasus korupsinya tidak diusut oleh Jaksa. Ketua Umum Partai Nasdem tinggal membisikkan ke Jaksa Agung, supaya tidak mengusut Bupati Minut. Ini modus yang sangat mudah, bukan?” tutur Samuel.

Samuel mengingatkan, kelakuan politisi yang berkolaborasi dengan Jaksa sudah beberapa kali terjadi, sehingga pengusutan kasus korupsi kepala daerah tidak dilanjutkan.

“Anda tahu di Sumatera Utara waktu lalu? Nasdem juga yang bermain. Hingga sekelas Prof OC Kaligis yang notabene advokat senior dan merupakan salah seorang penasihat di Nasdem pun gol ke penjara karena hendak memainkan kasus korupsi Gubernur Sumatera Utara itu. Modus yang sama terjadi di Minut loh,” tuturnya.

Menurut Samuel, masyarakat Minahasa Utara sudah geram dengan perilaku Jaksa di sana yang tak kunjung menetapkan Vonnie Anneke Panambunan sebagai tersangka. Bahkan, lanjut dia, hingga tiga kali pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut), hingga kini Bupati Minut itu bebas melenggang saja.

“Yang kami tahu, Bupati Minut sering melakukan pertemuan gelap dengan para jaksa, agar kasusnya tidak diusut dan agar dirinya tidak ditersangkakan. Yang terkahir ini, kami memperoleh informasi, Bupati Minut bertemu juga dengan Kajati Sulut yang baru di Jakarta. Padahal, Kajati Sulut ini baru berapa bulan menjabat di kampung saya sana,” ungkap Samuel.

Karena itu, Samuel mendesak Kejaksaan Agung untuk bertindak tegas terhadap jaksa-jaksa yang bermain kotor dan yang mempolitisasi kasus korupsi kepala daerah.

“Kami mendesak dan sekaligus menunggu bukti, bahwa jika tidak ada politisasi kasus korupsi kepala daerah oleh Jaksa Agung, ya tangkap dan tetapkanlah Bupati Minut itu sebagai tersangka dalam kasus proyek pemecah ombak yang merugikan keuangan negara hingga 8 miliar rupiah itu,” pungkas Samuel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*