Breaking News

Kenaikan Kelas Perawatan Dipungut Biaya Tambahan, Peraturan Menteri Telah Bertentangan

Sekjen OPSI Timboel Siregar: Soal Pengupahan Buruh di Indonesia, Diperlukan Permenaker Baru Dan Seluruh Perusahaan Wajib Membuat SUSU.

BPJS Watch mengkritik terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no. 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Permenkes no. 52 tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan tersebut, ada pasal mengatur biaya yang harus ditanggung pasien JKN bila menginginkan naik klas perawatan dari klas perawatan yang menjadi haknya.

 

Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyebutkan Permenkes no.4/2017 ini mengubah ketentuan kenaikan kelas perawatan ke VIP, yang sebelumnya hanya berpatokan pada selisih biaya yang ditanggung pasien JKN berdasarkan selisih biaya kamar.

 

“Namun yang terbaru adalah untuk naik kelas dari kelas 1 ke kelas VIP, pembayaran tambahan biaya paling banyak sebesar 75 persen dari tarif Indonesia Case Base Group (INA-CBGs) kelas 1,” ujarnya dalam keterangan persnya, Senin (27/02/2017).

 

Dari pantauan BPJS Watch, pada umumnya ‘keinginan’ pasien untuk naik kelas perawatan ke kelas di atasnya termasuk ke VIP muncul bila kamar perawatan yang menjadi haknya pasien JKN dalam kondisi penuh. Dalam kondisi pasien yang sangat membutuhkan kamar perawatan dan ketidakpastian untuk mendapatkan kamar perawatan di rumah sakit lain, biasanya pasien akan ditawari oleh pihak rumah sakit untuk naik klas perawatan dengan skenario atas kemauan pasien sendiri.

 

“Pada akhirnya pasien JKN harus membayar selisih biaya tanpa kepastian hitungannya di awal. Pasien disuruh bayar selisihnya pada akhir perawatan sebelum pulang,” ungkap Timboel.

 

Dia menilai, kehadiran Permenkes no. 4/2017 menjadi celah bagi rumah sakit untuk mengakali tarif INA CBGs, yang menurut kalangan rumah sakit masih dibawah harga keekonomian. Pihaknya meyakini perubahan Permenkes no.64/2016 menjadi Permenkes no. 4/2017 tidak lepas dari lobi-lobi asosiasi rumah sakit yang ‘kurang puas’ dengan hanya pembayaran selisih kamar VIP dan kelas 1. “Pembayaran tambahan biaya paling banyak 75 persen dari tarif INA CBGs kelas 1 merupakan solusi win-win antara pemerintah dan asosiasi rumah sakit,” katanya.

 

Menurut Timboel, ke depan tidak menutup kemungkinan, rumah sakit akan lebih senang membangun kamar VIP daripada kelas perawatan 1, 2 dan 3 karena dengan kamar VIP maka rumah sakit akan lebih mudah untung.

 

BPJS Watch melihat, dua kali revisi atas Permenkes no. 52/2016 membuktikan bahwa profesionalitas Kementerian Kesehatan dalam membuat regulasi sangat rendah. “Permenkes dengan mudahnya diubah ubah berdasarkan kepentingan tertentu tanpa memikirkan kepentingan rakyat banyak yaitu peserta JKN. Pada akhirnya peserta JKN yang akan menjadi korban dari persekongkolan Kemenkes dan rumah sakit,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, telah mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no. 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Permenkes no. 52 tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Peraturan tersebut memuat pengaturan tambahan biaya untuk peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang ingin melakukan kenaikan kelas perawatan ke kelas eksekutif di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).

 

“Revisi ini dilakukan melalui pembahasan bersama dan diperoleh kesepakatan antara Kementerian Kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*