Breaking News

Kenaikan Iuran BPJS Ibarat Merampok, Buruh Protes Keras

Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Buruh menolak dinaikkannya iuran bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain tidak memberikan solusi terhadap keterpurukan perekonomian buruh, pemerintah dianggap dengan sangat bersengaja memperkosa danmerampok rakyatnya sendiri dengan menaikkan iuran BPJS.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinaikkan pemerintah dengan komposisi buruh harus membayar kenaikan sebanyak 2 persen dan pengusaha sebanyak 3 persen sangat tidak manusiawi.

“Karena, di tengah menurunnya daya beli buruh dan kembalinya rezim upah murah melalui PP Nomor 78 Tahun 2015 oleh pemerintahan Jokowi, maka kenaikan iuran BPJS itu sangat memberatkan buruh,” ujar Said Iqbal dalam keterangan pers, Sabtu (12/03/2016).

Selain itu, menurut Said Iqbal, harus secara jujur dibuka oleh pemerintah bahwa Pelayanan BPJS Kesehatan belum optimal. “Masih banyak orang sakit ditolak oleh pihak Rumah Sakit, antrian panjang pun masih terjadi, pemberian obat BPJS terbatas yang mengakibatkan buruh harus kembali menambah biaya obat, provider Rumah Sakit dan klinik swasta yang sangat terbatas, dan belum jelasnya penerapan coordination of benefit atau COB. Semua itu harus dievaluasi. Jadi, iuran BPJS belum layak dinaikkan,” papar dia.

Lebih parahnya lagi, lanjut Said Iqbal, di saat buruh sedang menuntut agar sistem INA CBG’s dan Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 tentang tariff untuk dicabut karena menjadi pokok pangkal Rumah Sakit dan klinik swasta tidak melayani peserta BPJS, serta amburadulnya pelayanan Rumah Sakit Pemerintah.

“Eh, malah BPJS menaikkan iuran. Tak satu pun tuntutan buruh yang dipenuhi oleh pemerintah, malah balik membalas dengan memaksakan kehendak dengan kebijakan-kebijakan yang membuat buruh kian terpuruk,” ujar dia.

Buruh juga menolak kenaikan iuran Peserta Mandiri BPJS seperti Klas 3 dari Rp 25.500 menajdi Rp 30.000. “Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, dengan adanya deficit anggaran BPJS per tahunnya Rp 5 triliun adalah dengan menaikkan anggaran PBI menjadi Rp 30 Triliun per tahun seperti janji kampenye Presiden Jokowi,” pungkasnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mulai menaikkan iuran pesertanya. Kenaikan iuran ini akan berlaku mulai 1 April 2016.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan ini baru saja dikeluarkan, Kamis, 10 Maret 2016.

Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan iuran peserta BPJS Kesehatan. Untuk peserta pekerja bukan penerima upah dan Peserta bukan pekerja, berikut rincian kenaikan iuran jaminan kesehatan yang dikutip dari data BPJS Kesehatan.

Untuk kelas III, naik dari Rp 25.500 per orang per bulan, menjadi Rp 30.000 per orang per bulan.

Untuk kelas II, naik dari Rp 42.500 per orang per bulan, menjadi Rp 51.000 per orang per bulan.

Untuk kelas I, naik dari Rp 59.500 per orang per bulan, menjadi Rp 80.000 per orang per bulan.

Bagi peserta yang merasa keberatan dengan kenaikan tersebut, maka BPJS Kesehatan memberikan kesempatan peserta mengajukan penurunan kelas. Syaratnya, masa kepesertaan sudah selama satu tahun.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*