Breaking News

Kenaikan Harga Barang Adalah Kado Pahit Jokowi di 2017, Buruh Dicekek, Pemerintah Kok Banyak Ngibulnya

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Sekjen SBSI) Andi Paraga F Naja: Pemerintah katanya sukses membawa uang ke Indonesia dengan Tax Amnesty, Kok harga kebutuhan pokok naik terus dan buruh makin dicekik?

Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, barang dan jasa yang kembali dilakukan oleh pemerintahan Jokowi adalah kado teramat pahit bagi buruh Indonesia di 2017 ini.

 

Dari sekian janji dan program yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi lebih dari dua tahun ini, tidak ada yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh.

 

Pemerintahan ini pun dianggap tidak bisa bekerja menyejahterakan rakyatnya, dan hanya bisa membangun pencitraan dan opini pembusukan yang terus menerus membohongi atau mengibuli rakyat selama dua tahun terakhir.

 

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Sekjen SBSI) Andi Paraga F Naja menyampaikan, menaikkan harga-harga bahan pangan di saat pemerintah mengaku sedang meraup banyak uang dengan program tax amnesty-nya, serta investor asing yang masuk ke Indonesia yang katanya membawa investasi besar-besaran, adalah bukti kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah ini.

 

Menurut dia, tidak selayaknya pemerintah dengan tega kembali menaikkan harga kebutuhan pokok seperti harga cabai, harga bawang, harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL), tarif biaya STNK dan BPKB dan berbagai kebutuhan dasar masyarakat bawah lainnya.

 

“Ini benar-benar kado terpahit yang dilakukan pemerintahan ini di 2017, teramat pahit bagi buruh, kenaikan harga-harga itu membuat daya beli masyarakat sangat menurun, terutama buruh,” ujar Sekjen DPP SBSI Andi Paraga F Naja, di Kantor DPP SBSI, Jalan Tanah Tinggi II Nomor 25, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, (Rabu, 11 Januari 2017).

 

Sejujurnya, lanjut dia, saat ini kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia kian merosot tajam. Padahal, kata Andi, hingga akhir Tahun 2016, pemerintah mengklaim telah sukses melakukan sejumlah program peningkatan perekonomian dan sudah memperoleh untung gede dengan pajak, dengan tax amnesty, dengan menjaring investor asing yang diberikan segala kemudahan dan perijinan, dan mengklaim telah sukses dengan sangat nyata melakukan penghematan anggaran melalui pemotongan-pemotongan anggaran lembaga-lembaga di negara.

 

Lah katanya penghematan habis-habisan sudah sukses. Keuangan negara sudah enggak defisit dong. Lalu apa lagi? Duit dari tax amnesty sudah bejibun katanya. Juga investor asing yang bagai raja di Indonesia sudah bawa uang banyak, lah kok sekarang kembali rakyat di-cekek dengan penarikan subsidi. Buruh senggara, upah tidak dinaikkan, jaminan-jaminan untuk buruh tidak diberikan, biaya transportasi buruh mahal, biaya anak sekolah buruh mahal, perumahan buruh kian tak jelas, dan kebutuhan pokok juga tidak tidak terjangkau, lapangan kerja bagi buruh Indonesia sangat minim, lalu mau dijadikan apa? Sengsara,” tutur Andi.

 

Bahkan, pemerintah ini pun dianggap tidak berpihak kepada buruh Indonesia, lantaran persoalan lapangan pekerjaan yang sedikit itu pun kini diserahkan begitu saja kepada para tenaga kerja asing ilegal asal Cina dan negara lainnya. Kemiskinan dan tingkat pengangguran melonjak tajam. Buruh Indonesia gigit jari.

 

Karena itu, pemerintahan Jokowi layak dipertanyakan dan patut dicurigai telah melakukan pembohongan publik dan pembodohan. “Dikemanakan uang itu semua? Hasil tax amnesty itu dikemanakan? Besarannya berapa? Kenapa begitu tertutup. Kok mengaku defisit terus, dan rakyat terus yang dicekek? Pemerintah jangan bohongi rakyat dong, jangan ngibulin kami,” ujarnya.

 

Jika jeritan buruh dan kondisi kesulitan ekonomi yang membelit rakyat banyak ini pun tidak direspon dengan perbaikan taraf hidup masyarakat, lanjut Andi, sama saja pemerintah membuat buruh menderita habis-habisan. “Sampai botak sariawan, kesusahan yang bertubi-tubi terus dialami buruh, takkan ada perbaikan jika begini caranya pemerintah. Sudah gak bisa ngapa-ngapain deh. Terus buat apa lagi pemerintahan model begitu?” ujarnya.

 

Andi pun mendesak pemerintah menghentikan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Menurut dia, buruh Indonesia akan terus menerus bergerak jika kondisi ini tidak menguntungkan bagi buruh Indonesia. “Setop semua kebijakan yang menyengasarakan buruh Indonesia,” pungkasnya.

 

Sebagai wujud penolakan buruh terhadap kebijakan Pemerintahan Jokowi yang menaikkan berbagai tarif dan kebutuhan pokok, buruh pun akan menggelar aksi penolakan secara serentak di 20 Provinsi.

 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, buruh Indonesia menolak keras kenaikan listrik 900 VA, biaya SIM, STNK, dan BPKB, serta harga bahan pokok yang tidak terkendali, terutama cabe dan telur.

 

“Kenaikan itu memberatkan kehidupan buruh dan masyarakat di tengah menurunnya daya beli masyarakat. Kenaikan harga tersebut langsung berpengaruh pada buruh, karena mayoritas buruh menggunakan listrik 900 VA, dan juga sebagai dasar perhitungan KHL,” ujar Said Iqbal.

 

Padahal, lanjut dia, kenaikan upah minimum pada tahun 2017 ini perhitungannya tidak menggunakan KHL. Hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi ( PP 78/2015), yang hanya baik 150 – 200 ribu.

 

“Sehingga kenaikan harga listrik tersebut memberatkan buruh, dan diperparah dengan kenaikan biaya SIM, BPKB, dan STNK,” katanya.

 

Terlebih lagi, lanjut Said Iqbal, mayoritas buruh menggunakan sepeda motor, yang jumlahnya adalah 86 juta orang. Penggunaan kendaraan sepeda motor oleh buruh, kata dia, dikarenakan biaya transportasi yang mahal dan tidak nyaman.

 

“Oleh karenanya KSPI mendesak perintah untuk membatalkan kenaikan harga listrik dan biaya SIM, STNK, dan BPKB, serta menstabilkan harga bahan pokok,” ucapnya.

 

Belum lagi, kata dia, di tengah serbuan TKA Cina unskill worker, kebijakan Pemerintah yang menaikkan biaya-biaya ini sungguh paradoks dan menyakitkan hati buruh dan rakyat.

 

Oleh karenanya, buruh akan melakukan citizen lawsuit, tentang TKA Cina unskill worker di PN Jakarta pusat pada 30 Januari 2017, serta aksi puluhan ribu buruh di Istana pada 6 Februari dengan isu tolak TKA Cina unskill worker, tolak kenaikan harga listrik, dan SIM, STNK, BPKB.

 

“Aksi Tolak upah murah, tolak dan cabut PP 78 Tahun 2015 ini akan dilakukan serentak di 20 provinsi,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*