Breaking News

Kena PHK Sepihak Di Perusahaannya Harry Tanoe, Puluhan Jurnalis Koran Sindo Mengadu Ke Komnas HAM

Kena PHK Sepihak Di Perusahaannya Harry Tanoe, Puluhan Jurnalis Koran Sindo Mengadu Ke Komnas HAM.

Puluhan jurnalis Koran Sindo mengadu ke Komnas HAM lantaran tidak terima dengan keputusan perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap mereka. Para jurnalis berharap perusahaan segera membayarkan hak-hak mereka seperti gaji dan pesangon.

 

Jurnalis foto koran Sindo biro Jawa Timur, Tarmuji, menuturkan pada awal Juni 2017 manajemen PT Media Nusantara Informasi (Koran Sindo) datang ke biro Jawa Timur untuk menjelaskan bahwa ada perubahan strategi bisnis dari koran lokal menjadi nasional. Pekerja dijanjikan akan dipindahkan ke unit bisnis lain.

 

Kemudian, manajemen mengumumkan Sindo Jawa Timur akan berhenti cetak pada 23 Juni 2017 dan pada waktu tersebut mayoritas pekerja menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikirim melalui kurir. “Dari total 47 buruh di koran Sindo Jawa Timur 37 orang mendapat surat PHK, 5 dipertahankan manajemen dan 5 orang mutasi ke Jakarta,” kata Tarmuji saat mengadu ke Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta, Senin (07/08/2017).

 

Tarmuji dan rekan-rekannya mengaku heran kenapa mereka di-PHK, padahal sebelumnya tidak pernah ada informasi mengenai hal tersebut. “Prosesnya terjadi sepihak dan tiba-tiba. Selain itu pihak perusahaan menawarkan pesangon sebesar 1 kali ketentuan,” ungkapnya. Tapi tawaran itu ditolak pekerja karena dinilai tidak sesuai dengan peraturan.

 

Menurutnya, Koran Sindo melakukan efisiensi karena mereka hanya menutup biro di daerah tapi di tingkat pusat masih beroperasi. Sebagaimana pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang melakukan PHK karena efisiensi wajib memberikan pesangon sebesar 2 kali ketentuan.

 

Saat ini proses perselisihan hubungan industrial masuk tahap bipartit. Tarmuji dan rekan-rekannya berharap Komnas HAM bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Diantaranya, mendorong perusahaan menunaikan kewajibannya sesuai peraturan.

 

Jurnalis Koran Sindo biro Lampung, Muhammad Moeslim, mengaku dirinya dan rekan-rekannya di biro Lampung mengalami hal yang sama. Dari total 37 pekerja, ada 31 yang masih mempertahankan hak. Pihak perusahaan hanya memberi tawaran kompensasi kurang dari ketentuan, bahkan upah yang diterima saat ini kurang dari setengah. “Upaya penyelesaian melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial sudah sampai tahap tripatit, namun pihak perusahaan tidak pernah hadir,” katanya.

 

Menyikapi pengaduan tersebut, Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, mengatakan selama ini ada dua jenis kasus yang sering diadukan jurnalis kepada Komnas HAM yaitu kekerasan saat melakukan kerja jurnalistik dan masalah ketenagakerjaan. “Saya kaget mendengar kondisi jurnalis dari segi pemenuhan hak-hak pekerja,” katanya.

 

Komnas HAM berencana memanggil CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, untuk meminta klarifikasi. “Kami akan mengundang Hary Tanoe selaku pemimpin umum Koran Sindo untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi terkait PHK yang dialami jurnalis dan pekerja Koran Sindo biro daerah,” ujar Nur Kholis.(JR)

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*