Breaking News

Kemenperin Fasilitasi IKM Jangkau Industri Perhotelan dengan The Hotel Week

Dari kiri:Ceo CNG Events Henry, Rektor podomoro univercity Cosmas Batubara, Dirjem Industry Kecil Menengah Kemenperin Gati Wibawaningsih, Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani, Ketua Umum APJII Jamalul Izza dan Ceo CNG Events Henry berfoto usai membuka events The Hotel Week Indonesia 2017 yang dilangsungkan di Jakarta Convention Center (JCC), pada 23-25 November 2017. Pemerintah berharap “Pameran ini dapat menjadi wadah untuk mensinergikan antara pemerintah asosiasi dan juga para pelaku hospitality industry sehingga dapat mencapai target 20 juta wisatawan mancanegara untuk dating ke Indonesia pada tahun 2019.

Kementerian Perindustrian akan mempermudah akses para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk menjual produk mereka ke industri perhotelan. Kemenperin memfasilitasi para pelaku IKM dengan menghubungkan langsung dalam pameran The Hotel Week Indonesia 2017 yang akan digelar di Jakarta Convention Center, 23-25 November 2017.

 

Direktur Jernderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengakui saat ini para pelaku IKM masih kesulitan menjangkau industri perhotelan karena masih maraknya barang impor barang dari China yang harganya miring.

 

Padahal kata Gati, Kemenperin sudah menargetkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk industri perhotelan 100 persen. Artinya hotel-hotel harus menggunakan produk IKM dalam negeri untuk suplai pengadaan.

 

“Misalnya pengadaan furniture hotel semuanya harus produk indonesia. Kalau sekarang kan ngga. Masih impor dari China. Kenapa impor, karena murah. Susahnya itu,” ujar Gati kepada wartawan, Kamis (23/11/2017).

 

Padahal, menurut Gati, hampir semua kebutuhan suply perhotelan bisa disediakan oleh IKM. Barang seperti kerajinan, mebel, furniture, desain interior, hingga barang pajangan telah banyak diproduksi IKM.

 

“Barang-barang keperluan hotel seperti handuk, sendal, hingga cangkir dan gelas juga bisa diambil dari IKM,” ujar Gati.

 

Karena itu, Gati menegaskan perlunya kerjasama antara pelaku IKM dengan asosiasi industri perhotelan, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

 

“Kalau ini ngga ada kerjasama dengan PHRI kan ngga bisa. PHRI itu harus digandeng. Ini misi saya yang belum kesampaian.”

 

Menurut Gati yang paling penting semua kepala daerah harus mengeluarkan perda yang mengharuskan hotel di daerahnya menggunakan produksi dalam negeri. “Selain itu, kepala daerah juga perlu mendorong pengusaha untuk menyediakan area toko produk IKM di hotelnya untuk pusat penjualan oleh-oleh.”

 

Sebagai jaminan, Gati menegaskan Kemenperin tetap menjaga mutu dan standard produk IKM melalui program e-smart. Saat ini Kemenerin telah membina sebanyak 1650 IKM yang telah dihimpun dalam sebuah basis data.

 

“Ini kalau hotel-hotel mau beli ya tinggal lihat di situ. Kalo itu produk-produknya sudah jelas terjaminlah. Dijamin produknya, dijamin standardnya,” tegas Gati.

 

Salah satu contoh produk IKM yang telah terstandarisasi mutunya adalah produk untuk spa yang tidak mengandung logam beratnya. “Selama ini banyak produk perawatan kulit untuk spa yang mengandung logam berat. Kalau produk e-smart IKM tidak boleh,” tegasnya lagi.

 

Sebelumnya Kementerian Perindustrian telah menggulirkan program e-smart industri kecil dan menengah (IKM) untuk meningkatkan pengembangan kapasitas sektor yang mendominasi populasi industri di Indonesia tersebut. Program ini akan memanfaatkan platform digital melalui kerja sama dengan perusahaan startup di Indonesia.

 

Program ini, kata dia, akan mendukung layanan keuangan, logistik, dan pemasaran bagi pelaku IKM. Kemenperin juga akan memfasilitasi  pelaku IKM untuk menjalin kerja sama dengan e-commerce di dalam  negeri seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*