Breaking News

Selama Ini Kemana Aja? Sinergitas Kemenaker dan Polri Menegakkan Hukum Perburuhan Ditunggu!

Selama Ini Kemana Aja? Sinergitas Kemenaker dan Polri Menegakkan Hukum Perburuhan Ditunggu!

Kinerja penegakan hukum di sektor perburuhan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepolisian Republik Indonesia sangat dinantikan masyarakat.

 

Sinergitas kedua lembaga itu diminta membuktikan penegakan hukum perburuhan yang selama ini hampir tidak pernah kedengaran gaungnya.

 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar menyampaikan, penegakan norma hukum ketenagakerjaan yang dilakukan Kemenaker dengan Polri adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dia berharap, penegakan hukum itu bisa terimplementasi dengan jelas di lapangan.

 

“Faktanya, selama ini memang banyak aturan hukum ketenagakerjaan kita telah mengatur sanksi pidana, penjara atau pun denda. Dan itu rasa-rasanya belum pernah ditegakkan. Maka sinergitas Kemenaker dan Polri untuk menegakkan hukum perburuhan sangat diperlukan,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Sabtu (18/03/2017).

 

Dia mengatakan, kehadiran pasal-pasal sanksi di Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, Undang Undang Nomor 21 tahun 2000, Undang Undang Nomor  24 Tahun 2011, dan Undang Undang lainnya yang berkenaan dengan ketenagakerjaan, dibuat sebagai bentuk kesadaran bahwa ada masalah di dunia ketenagakerjaan selama ini.

 

Tentunya, lanjut dia, Polri sebagai penegak hukum berkewajiban mengawal dan melaksanakan ketentuan pasal-pasal yang ada tersebut.  Di pasal 4 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas Polri, salah satunya, mewujudkan tegaknya hukum.  Demikian juga dengan Kemnaker Cq. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Pengawas Ketenagakerjaan yang memang bertugas untuk memastikan aturan berjalan dengan baik dan penegakan hukum dilaksanakan.

 

Menurut Timboel, selama ini pasal-pasal tersebut hanya jadi etalase undang undang saja. “Undang undang seperti tidak bermakna di lapangan,” katanya.

 

Dengan adanya sinergi Polri dan Kemenaker, diharapkan pasal-pasal yang mengatur soal sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda dapat diimplementasikan secara profesional oleh kedua lembaga ini.

 

Kemudian, selama ini, lanjut Timboel, penegakkan norma hukum ketenagakerjaan masih sangat lemah dan banyak dikeluhkan khususnya oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan kau pekerja.

 

Pelanggaran demi pelanggaran Undang Undang tidak direspon dengan sigap oleh  PPNS dan Polri, sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut terus berulang terjadi.

 

Beberapa pelanggaran yang sangat jamak terjadi seperti pelanggaran Pasal 90 tentang Upah Minimum, Pasal 42 ayat (1) tentang kewajiban memiliki ijin menggunakan TKA dari Menaker, Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang kebebasan berserikat, dan Pasal 55 UU No. 24 tahun 2011 tentang iuran jaminan sosial yang tidak dibayarkan ke BPJS, serta pasal lainnya tentunya.

 

“Saat ini banyak pengusaha yang membayar upah pekerja di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku, dan ketika pekerja/buruh melaporkan hal ini ke Pengawas Ketenagakerjaan maka sering berakhir dengan terjadinya PHK dan laporan pelanggaran Pasal 90 tersebut berhenti tidak dilanjutkan oleh pengawas,” ungkap Timboel.

 

Harus diakui, lanjut dia, rendahnya kemauan politik PPNS  dan Polri terkait hukum ketenagakerjaan, khususnya yang mengatur soal sanksi pidana penjara dan saksi pidana denda, serta masih rendahnya koordinasi antara PPNS Kemnaker (dinas-dinas di daerah) dengan Polri, merupakan persoalan lama yang hingga saat ini masih terjadi.

 

Timboel mengusulkan, selain melakukan penegakkan hukum, kedua lembaga ini secara pro-aktif  bisa melakukan upaya preventif dan promotif terkait norma hukum ketenagakerjaan di tempat kerja dengan memberikan penyuluhan langsung ke perusahaan dan SP/SB.

 

“Khusus untuk masalah jaminan sosial, sudah saatnya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ikut juga dalam proses sinergitas kedua lembaga ini dengan menggandeng Polri dan PPNS untuk secara pro aktif melakukan penyuluhan dan penindakan langsung ke perusahaan,” ujarnya.

 

Dia meminta kesediaan polri membentuk Desk Khusus Pelanggaran Norma Hukum Ketenagakerjaan di tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres seluruh Indonesia. Polri juga diminta meningkatkan kualitas penyidiknya untuk masalah ketenagakerjaan.

 

Selama ini, lanjut dia, proses pelaporan tindak pidana ketenagakerjaan masih belum fokus di kepolisian sehingga laporan pekerja/buruh sering dihentikan karena ketidakseriusan dan ketidaktahuan penyidik tentang ketenagakerjaan.

 

Kepada Kemenaker, Timboel menyampaikan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS. Keberadaan PPNS, lanjut dia, mengacu pada amanat UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan status pengawas ketenagakerjaan kabupaten/kota di tingkat provinsi, berimplikasi pada proses pelimpahan kasus pelanggaran norma hukum ketenagakerjaan dari kabupaten/kota ke provinsi menjadi terhenti dan laporan dari buruh menjadi tidak tertangani.

 

“Selain itu follow up nota pemeriksaan yaitu BAP untuk sementara belum bisa dilakukan karena para PPNS masih menunggu SK Kemenkumham mengingat saat ini mereka berstatus PPNS Provinsi,” ujarnya.

 

Berkenaan dengan persoalan, TKI di luar negeri, menurut Timboel, seharusnya Kemnaker dan Polri juga berani meminta pertanggungjawaban PJTKI sebagai pihak pengirim TKI ke luar negeri yang mengalami masalah, misalnya upah yang tidak dibayar, TKI yang mengalami penyiksaan, dan lain sebagainya.

 

Timboel menegaskan, kiranya sinergitas Polri dan Kemnaker bukanlah sebuah aksi basa-basi. Dia meminta kedua institusi itu serius untuk menciptakan iklim investasi dan hubungan industrial yang baik.

 

“Sinergitas ini bisa lebih terinstitusionalisasi dan berkesinambungan sehingga mampu mengubah wajah iklim investasi dan Hubungan Industrial di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya Serikat Pekerja dan Serikat Buruh juga harus terus mengawal proses sinergitas ini dengan memberikan masukan yang konstruktif dan kritis,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, dalam rangka memperkuat penegakan norma hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Kemenaker dan  Polri mensinergikan kerja sama.

 

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat menjadi Narasumber Diakusi Panel dalam acara ‘Rakernis Baharkam Polri Tahun 2017’ di Markas Besar Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa lalu.

 

Menurut  Hanif, upaya langkah mensinergikan kerja sama Kemnaker dan Polri tersebut dimulai dengan menyamakan persepsi persoalan Ketenagakerjaan. “Ini menjadi salah satu perhatian juga dari kami di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Menaker.

 

Hanif  menilai, peran Polri sangat penting untuk membantu menegakkan norma hukum ketenagakerjaan. Setidaknya ada 3 poin penting persoalan-persoalan Ketenagakerjaan yang membutuhkan dukungan dari Polri.

 

Pertama, dinamika perburuhan di Indonesia. Menaker berpandangan, dinamika demokrasi Perburuhan di Indonesia sudahlah sangat maju. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar proses demokratisasi tersebut terus berjalan ke arah yang lebih positif.

 

Pihaknya  juga berterima kasih kepada Polri yang terus mengawal dinamika buruh ini sehingga tidak anarkis.

 

Kedua, dalam hal perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Hingga saat ini, pelanggaran hukum penempatan TKI masih terus terjadi sehingga menyebabkan kerugian moral, harta, dan nyawa. Oleh karenanya, sinergitas Kemnaker dan Polri sangatlah penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

 

Terakhir, persoalan penggunaan jasa Tenaga Kerja Asing (TKA). Menaker memaparkan, secara prinsip penggunaan TKA dan TKI adalah sama, yakni adanya izin.

 

Begitupun dengan TKA, perusahaan penguna jasa TKA harus benar-benar memastikan persyaratan penggunaan TKA sudah terpenuhi sebelum TKA tersebut datang ke Indonesia.

 

Ditambahkan Hanif, pengawasan di lapangan sangat diperlukan sekali, guna memastikan semua persyaratan TKA sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang ada.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*