Breaking News

Keluhkan Defisit Anggaran ke Pasien Berbiaya Tinggi, BPJS Kesehatan Ibarat Buruk Muka Cermin Dibelah

Keluhkan Defisit Anggaran ke Pasien Berbiaya Tinggi, BPJS Kesehatan Ibarat Buruk Muka Cermin Dibelah.

Niat Diretur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Fahmi Idris untuk melepaskan tanggung jawab pembayaran biaya kesehatan untuk para peserta yang menjadi pasien berpenyakit berat, dipertanyakan.

 

Selain dianggap tidak mengetahui apa yang harus dikerjakannya, Dirut BPJS Kesehatan juga dianggap mengalihkan dan mencari kambing hitam atas persoalan defisit anggaran yang dilaporkan oleh BPJS Kesehatan.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, ibaratnya BPJS Kesehatan bagai Buruk Muka Cermin Dibelah.

 

Dikatakan Timboel, BPJS Kesehatan yang berencana melibatkan peserta untuk mendanai biaya perawatan (cost sharing) untuk penyakit yang butuh perawatan medis lama dan berbiaya tinggi (katastropik), itu mengada-ada.

 

Alasan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris yang mengatakan pembiayaan perawatan penyakit katastropik selama ini cukup menguras kantong BPJS Kesehatan, menurut Timboel Siregar, malah menimbulkan keresahan bagi para peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)yang mengalami sakit katastropik seperti penderita cuci darah, jantung, dan sebagainya.

 

“Merujuk UU No. 40 tahun 2004 ttg SJSN Pasal 22 ayat (1) diamanatkan, manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, kemarin.

 

Kemudian, pada ayat (2) ditegaskan, “Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.”

 

“Dari dua ayat tersebut maka saya menilai bahwa BPJS Kesehatan wajib melayani seluruh peserta JKN atas seluruh jenis pelayanan itu di atas, termasuk kuratif, dan urun biaya bisa dikenakan bila ada penyalahgunaan pelayanan,” tutur Timboel.

 

Pertanyaannya, lanjut Timboel, apakah peserta yang menderita penyakit katastropik menimbulkan penyalahgunaan pelayanan?

 

“Tentu tidak. Saya yakin peserta JKN penderita katastropik bukan penyalahgunaan pelayanan,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, lanjutnya, kalau penderita katastropik harus urun biaya maka kebijakan itu sudah melanggar UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN Pasal 22 ayat (1) dan (2).

 

“Pernyataan Dirut BPJS yang ingin melibatkan peserta untuk cost sharing bagi penyakit katastropik adalah sebuah statement kebingungan mencari solusi atas masalah defisit pembiayaan JKN yang tiap tahun terjadi,” ujar Timboel.

 

Dia mengatakan, sudah menjadi kebiasaan bagi pemerintah dan direksi BPJS Kesehatan selalu merespon defisit dengan  memproduksi regulasi yang menyulitkan peserta JKN, seperti Per BPJS no. 84/2014 dan Per BPJS no. 1/2015 tentang masa aktivasi pendaftaran JKN.

 

Ketika angka piutang iuran tinggi maka lahirlah Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penagihan dan Pembayaran Iuran JKN.

 

“Apakah dengan lahirnya peraturan itu piutang iuran menurun? Tentu tidak. Piutang iuran tetap tinggi, per 30 Juni 2017 piutang iuran sebesar Rp. 3.9 Triliun. Tingginya piutang ini tentunya terkait dengan kinerja direksi BPJS Kesehatan,” ujar Timboel.

 

Seharusnya pemerintah dan Direksi BPJS Kesehatan merespon defisit dengan mengevaluasi komitmen anggaran pemerintah dan mengevaluasi kinerja Direksi, bukan malah mengorbankan pasien JKN apalagi melanggar ketentuan UU SJSN.

 

“Janganlah lagi membuat rakyat yang memiliki hak konstitusional atas jaminan kesehatan menjadi sulit memperoleh hak konstitusionalnya hanya karena kinerja Direksi yang belum optimal,” ujarnya.

 

Jadi, kata Timboel, bila pernyataan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris itu benar-benar direalisasikan, maka pemerintah dan Direksi telah nyata-nyata melanggar Pasal 22 ayat 1 dan 2 UU SJSN.

 

“Dan pepatah yang pas dalam masalah ini adalah Buruk Muka Cermin Dibelah. Kinerja rendah direksi rakyatlah yang disalahkan dan dipersulit,” pungkas Timboel.

 

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berupaya mencari jalan untuk mengatasi defisit keuangannya. Yang terbaru, BPJS Kesehatan berencana untuk melibatkan peserta untuk mendanai biaya perawatan (cost sharing) untuk penyakit yang butuh perawatan medis lama dan berbiaya tinggi (katastropik).

 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, pembiayaan perawatan penyakit katastropik selama ini cukup menguras kantong BPJS Kesehatan. Setidaknya ada delapan penyakit katastropik yang akan dipilih untuk dibiayai dengan skema cost sharing. Yakni, jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalasemia, leukimia dan hemofilia.

 

Untuk penyakit jantung misalnya, sepanjang Januari-September 2017 saja ada 7,08 juta kasus dengan total klaim mencapai Rp 6,51 triliun. Pada tahun 2016, ada 6,52 juta kasus dengan total biaya Rp 7,48 triliun. Bahkan sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini, ada 10,80 juta kasus dari delapan penyakit katastropik yang menguras biaya BPJS Kesehatan sebesar Rp 12,29 triliun.

 

Jumlah itu setara dengan 19,68% dari total biaya pelayanan kesehatan yang BPJS Kesehatan hingga September 2017. “Cost sharing ini harus kami sampaikan supaya masyarakat tidak kaget,” kata Fahmi, (23/11).

 

Meski begitu, Fahmi masih belum merinci porsi pendanaan perawatan (cost sharing) yang akan dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan. Pasalnya, hingga kini BPJS Kesehatan masih menghitung rincian beban yang akan dibagi bersama peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).

 

Yang pasti, kata Fahmi, cost sharing ini tidak akan berlaku bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Cost sharing hanya akan berlaku bagi peserta JKN dari golongan mampu atau peserta mandiri. Per 1 November 2017 total peserta JKN 183,57 juta orang. Hingga akhir 2017 diperkirakan peserta BPJS 183,13 juta orang.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*