Breaking News

Keluhan Permasalahan Listrik Sering Diabaikan, Pemerintah Tolong Dengarkan Aspirasi Rakyat Ini

Keluhan Permasalahan Listrik Sering Diabaikan, Pemerintah Tolong Dengarkan Aspirasi Rakyat Ini.

Pemerintah diminta mendengar dan menangani keluhan masyarakat tentang pengelolaan dan ketersediaan listrik.

Koordinator Masyarakat Peduli Listrik (MPL) Sumbawa Rusdianto Samawa mengatakan, listrik sangat mahal di Indonesia, bakan metode token pun jadi ajang menguras keuangan warga, sebab token dianggap menyedot uang rakyat. Bahkan, di berbagai daerah, terjadi krisis tiang listrik.

Sayangnya, menurut Rusdianto Samawa, keluhan masyarakat sering dianggap bagai gurauan sepi. Bahkan, atas persoalan-persoalan kelistrikan itu, respon sigap dari penyelenggara perlistrikan negara sangat lamban.

“Menyambungkan aspirasi masyarakat ini sering kesulitan dan bahkan dianggap angin lalu. Misalnya, tentang seringnya listrik padam, tidak diengkos. Terkadang masyarakat mengadu dan meminta tolong lewat kenalan, rekan bahkan anggota legislatif saja,” tutur Rusdianto Samawa, Rabu (11/07).

Rusdianto membeberkan, berawal dari idul fitri yang diwarnai dengan matinya listrik saat khotbah. Dia pun berusaha mencari tahu mengapa listrik sering padam.

“Sejak itu belum ketemu hingga 1 bulan setelah lebaran. Seolah matinya listrik setiap hari, menandakan manajemen, daya dan jaringan listrik terganggu,” ujarnya.

Karena kesulitan menyampaikan persoalannya, Rusdianto pun meminta tolong kepada salah seorang anggota DPR RI yakni Kurtubi untuk bisa membantu menyambungkan aspirasi masyarakat tentang seringnya listrik padam.

“Saya pun meminta tolong kepada Pak Kurtubi agar kiranya bisa menelpon Direktur PLN di Sumbawa dan cabang-cabang di Kecamatan,” tuturnya.

Kemudian, Kurtubi segera mananyakan ke General Manager PLN tingkat Provinsi yang kemudian langsung direspon cepat oleh pimpinan PLN.

Respon Kurtubi sebagai anggota DPR memberi dampak yang membuat pimpinan PLN bergerak cepat.  “Lagi pula, respon general managernya sangat cepat sekali dengan memerintahkan Direktur PLN Sumbawa untuk berkomunikasi dengan saya sendiri, menanyakan perihal ketidaknyamanan karena seringnya listrik mati,” ujar Rusdianto.

Dia pun mendapat komunikasi dari Direktur PLN Sumbawa Hamzah. Menurut Rusdianto, Hamzah sangat terbuka dan perlu diapresiasi langkah antisipasinya.

“Pak Hamzah bilang ke saya bahwa timnya akan terus menelusuri dan mencari gangguan. Mereka tidak akan pulang sampai gangguannya ditemukan,” jelas Rusdianto.

Menurut Rusdianto, dengan terbukanya informasi dan komunikasi serta pelayanan PLN, persoalan listrik yang sering terjadi harus dijelaskan secara detail.

“Dan penjelasan kepada masyarakat juga mestinya logis,” katanya.

Bagi Rusdianto, dengan adanya keterbukaan dan juga respon sigap, pastinya persoalan kelistrikan bisa diatasi.

Ternyata, lanjutnya, dari penelusuran dan juga dialog serta diskusi dengan pihak-pihak terkait, Rusdianto menemukan banyak sekali persoalan yang selama ini tidak terungkap.

Misalnya, Rusdianto menemukan informasi bahwa para pekerja kelistrikan mendapat uang atau bonus, melalui nomor token.

“Pas listrik padam, nilai tokennya berkurang dan kalau hidup tekanannya kuat itu biasanya langsung mengurangi juga,” ujarnya.

Tak bisa dibayangkan kerugian warga apabila listrik sering padam, bahkan terkadang bisa 3 kali sehari.

Mengapa masyarakat sering mengeluh soal token yang banyak disedot dan berkurang? Apa perbedaannya dengan meteran listrik prabayar?

Kekesalan masyarakat jangan sampai memuncak, sebab token disebut penyedot uang rakyat. Misalnya, pengisian Rp 200.000, tetapi yang masuk ke token sebagai daya listrik berkurang hingga 35%. Artinya, dari 200.000 menjadi 173,300 pulsa tokennya.

Namun, penjelasan pihak PLN,  hal itu terjadi karena beban listrik, pembayaran daya, hingga pemotongan token itu untuk yang langsung masuk ke APBD, melalui nomor token sebagai Identity number-nya.

“Tetapi, proses ini saya belum yakin, perlu kita tanyakan kepada ahlinya untuk menjelaskan ini,” ujarnya.

Dia pun menyampaikan, BUMN perlu didorong dan meminta komitmen pemerintah untuk mengembangkan pelayanan PLN. “Apalagi, token yang kesedot hingga 30% tentu membuat masyarakat semakin tinggi pemakaiannya. Tentu, semakin banyak pemakaian tentu semakin tinggi biaya pembayaran pengisian daya. Ini menjadi problem bagi masyarakat,” katanya.

Saat dirinya turun ke sekitar Labuhan Sangur dan Labuhan Ala, Sumbawa, Rusdianto menanyakan ke sejumlah nelayan di sana tentang pemakaian listrik yang sangat tinggi dan butuh biaya mahal.

Memang, lanjut dia, nelayan butuh fisher coldstorage pendinginan ikan agar terjamin mutunya, tentu kebutuhan listrik sangat tinggi.

“Inilah yang perlu dipikirkan pemerintah agar pembiayaan listrik bisa menjadi murah bagi rakyat,” ujarnya.

Masalah lain, seringnya listrik mati karena keterbatasan sumberdaya manusia yang bekerja di PLN. Faktor ini, perlu dipertimbangkan oleh PLN sebagai BUMN agar memperbanyak petugas untuk identifikasi masalah jaringan kabel dan tiang listrik.

“Banyak kendala-kendala teknis yang terjadi. Dan itu harus diatasi dan ditangani dengan profesional,” ujarnya.

Rusdianto mengusulkan, perlunya sosialisasi kepada masyarakat berbagai masalah tersebut, agar masyarakat dapat mengerti apa yang menjadi tanggungjawab PLN.

“Mudah-mudahan, masyarakat harus mendukung dan peran serta memberi informasi kepada PLN agar dapat berperan lebih aktif lagi,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*