Breaking News

Keluarkan Surat Intervensi Persidangan Ahok, Kapolda Metro Jaya Harus Diberikan Sanksi

Keluarkan Surat Intervensi Persidangan Ahok, Kapolda Metrojaya Harus Diberikan Sanksi.

Mabes Polri diminta segera menegur Kapolda Metro Jaya yang mengeluarkan surat untuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menunda pelaksanaan sidang penuntutan kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

 

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane sangat menyayangkan atas tindakan Kapolda Metro Jaya yang mengeluarkan surat penundaan pembacaan tuntunan tersebut. Sebab, hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi Polda Metro Jaya terhadap Lembaga Pengadilan, meskipun alasannya untuk mengantisipasi situasi keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran ke-2.

 

“Hal ini tidak bisa dibiarkan. Pimpinan Polri harus menegur yang bersangkutan. Komisi III DPR sebagai lembaga yang mengawasi Polri dan Lembaga Peradilan juga harus melakukan protes dan segera memanggil Polri untuk mengklarifikasi,” ujar Neta di Jakarta, Jumat (07/04/2017).

 

IPW juga meminta agar Kejaksaan dan Pengadilan tidak menggubris surat Kapolda tersebut. Karena hal itu merupakan bagian dari intervensi.

 

Selain itu, lanjutnya, Kapolda Metro Jaya bisa dikatakan terlibat dalam kepentingan politik praktis, mengingat Ahok adalah Calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh partai penguasa dan surat itu dapat dinilai sebagai upaya untuk menyelamatkan Ahok dari jeratan hukum.

 

“Surat itu bisa mengacaukan situasi dan merusak sistem peradilan serta merusak citra Polri sebagai institusi profesional. Harusnya polri bisa elegan dalam menyikapi hal ini. Kalau pun Polri menilai ada sebuah ancaman ketertiban tentunya Polri bisa melobi dan melakukan dialog tertutup untuk membahasnya dengan lembaga terkait seperti peradilan. Bukan serta merta mengeluarkan surat yang bisa dinilai sebagai sebuah wujud arogansi dan pemihakan terhadap Ahok,” katanya.

 

Neta menambahkan, dari kasus ini terlihat bahwa Polri membutuhkan figur-figur yang bisa bersikap elegan dalam memimpin Ibukota Jakarta, sehingga sikap dan tindakannya tidak menimbulkan polemik atau kegaduhan baru di tengah panasnya situasi menjelang Pilkada putaran ke-2.

 

“Kasus surat ini perlu menjadi evaluasi pimpinan Polri terhadap keberadaan Kapolda Metro Jaya agar suasana Jakarta bisa lebih tenang dan tidak penuh konflik apalagi gaduh akibat sikap arogan pimpinan kepolisiannya,” pungkasnya.

 

Kapolda Metro Jaya M. Iriawan mengatakan, penundaan ini perlu dilakukan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban Jakarta saat pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran ke-2.

 

“Mengingat semakin rawannya situasi keamanan di DKI Jakarta, maka demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan dilaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Jakarta putaran II, di mana perkuatan pasukan Polri dan TNI akan dikerahkan semua, maka disarankan kepada Ketua agar Sidang dengan Agenda Tuntutan Perkara Dugaan Penistaan Agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk ditunda setelah tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*