Breaking News

Kelola Dana Triliunan Rupiah, BPJS Tak Beres Kinerjanya!

Kelola Dana Triliunan Rupiah, Kinerja BPJS Tak Beres

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dianggap tidak beres dalam mengelola dana triliunan rupiah. Selain tidak transparan, dugaan penyimpangan yang dilakukan jajaran direksinya pun mencuat.

Koordinator Advokat BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, Dana Investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada tahun 2015 sebesar Rp 17,7 triliun atau naik 9,5 persen dari tahun sebelumnya. Hasil ini diperoleh dari imbal beberapa instrumen seperti imbal hasil dari deposito sebesar 9,1 persen dan imbal hasil surat utang 9,6 persen. Dari hasil itu ada beberapa imbal yang didapat dari instrumen lainnya seperti saham, Reksadana dan modal penyertaan langsung yang sampai saat ini tidak dijelaskan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat hal itu, Timboel menilai, dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir 2015 yang sebesar Rp 206,05 triliun dengan perincian dana Jaminan Hari Tua (JHT) 75 persen serta jaminan kematian dan kecelakaan kerja sebesar 25 persen tidak seimbang menurut perhitungannya.

“Informasi yang kami dapat untuk 2015 imbal hasil JHT diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta sebesar 6,89 persen. Bila dibandingkan antara porsi dana kelolaan JHT 75 persen dengan total imbah hasil sebesar 9,5 persen harusnya imbal hasil dari dana JHT itu kepada peserta sebesar 7,125 persen. Kenapa diberikan hanya 6,89? Kemana selisihnya itu (0,235 persen) digunakan. BPJS Ketenagakerjaan harus menjelaskan itu kepada seluruh pekerja, jangan secara sepihak menetapkan imbal hasil JHT,” ujar Timboel saat konferensi pers bersama wartawan di Stancoff Caffe, Jakarta Pusat, Kamis (18/02/2016).

Menurut Timboel, ada ketidaksinkronan imbal hasil yang didapat pekerja seperti pada tahun 2014 lalu dari seluruh peserta JHT mendapatkan imbal hasil sebesar 10,55 persen, sedangkan pada tahun 2015 hanya mendapatkan 6,89 persen.

“Bukankah pada tahun 2015 target imbal hasil dari seluruh instrumen investasi mencapai 99,9 persen ya. Tapi kenapa imbal yang didapat peserta JHT itu lebih kecil dari tahun sebelumnya? Harus ada yang menjelaskan ini yaitu pihak dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena ini uang pekerja bukan pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, imbal hasil dari program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja yang mengambil porsi 25 persen dari total dana kelolaan, selama ini tidak pernah dijelaskan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada para peserta. Ia juga menilai, tidak ada manfaat langsung yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan dari pendapatan imbal hasil kedua program tersebut.

“Coba di cek manfaat langsung apa yang diterima peserta? Yang ada selama tahun 2014 dan 2015 BPJS Ketenagakerjaan tidak perah merinci penggunaan pendapatan dari imbal hasil kedua program itu,” ucapnya.

BPJS Ketenagakerjaan juga diminta untuk segera menjelaskan kepada seluruh pekerja tentang hal yang menyangkut hak dari peserta.

“Harus dijelaskan dong kepada peserta karena itu uang mereka. Dan kami juga mendorong BPK untuk melakukan audit khusus atas pendapat imbal dari kedua program itu karena banyak ketimpangan,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*