Breaking News

Kelola Anggaran Rp 209 Triliun, Jika Tak Transparan Maka Direksi BPJS Ketenagakerjaan Harus Segera Diganti

Jika Satu Tahun Ini Tak Jua Kelola Anggaran Dengan Becus, Direksi BPJS Baru Diminta Diganti.

Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang baru ditantang untuk menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan dana buruh sebesar Rp 209 triliun.

Jika dalam satu tahun tidak terbukti adanya perbaikan kinerja dan pelayanan yang memadai, maka Direksi BPJS Ketenagakerjaan didesak mundur dari jabatannya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, anggaran sebesar Rp 209 triliun yang saat ini dikelola BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola secara sehat dan transpara demi kebutuhan peserta BPJS itu sendiri.

“Ya buktikan saja kinerjanya. Jika dalam satu tahun ini ternyata tidak bisa mengelola dana itu dengan baik dan benar, ya kita akan desak mereka mundur. Satu tahun kita kasih waktu, paling cepat ya enam bulanlah,” ujar Said Iqbal usai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, (Selasa, 01/03/2016).

Menurut Said Iqbal, jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru tidak memiliki pengalaman yang diharapkan oleh pekerja. Selain jajaran Direksi yang baru sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan BPJS, kemampuan mengelola anggaran itu pun diragukan.

“Direksi BPJS Ketenagakerjaan sekarang ini semua berasal dari orang luar, hanya satu orang yang pernah di BPJS. Jadi, kita mau mereka membuktikan bahwa pengelolaan dana yang besar itu dilakukan secara transparan dan terukur. Buktikanlah,” ujar Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, salah satu bentuk transparansi pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan adalah dengan memberikan setiap anggota BPJS Ketenagakerjaan berupa akses sejenis kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dimana untuk mengetahui saldo atau kepemilikan dana yang dimiliki masing-masing peserta bisa di-cek di mesin-mesin ATM.

“Harus berupa ATM. Kapan kita butuh atau kapan kita ingin mengetahui dana yan bisa dicek di mesin-mesin ATM. Sehingga kita tahu jumlah uang yang kita miliki. Kalau selama inikan Direksi hanya memberikan laporan berupa catan-catatan atau laporan tertulis secara umum saja. Itu tidak terbuka, maunya pakai sejenis ATM saja bagi anggota,” ujar dia.

Di tempat yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyampaikan, pihaknya akan melanjutkan kerja-kerja dan tugas-tugas yang sudah dijalankan oleh jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan terdahulu.

“Kami sedang menyusun program-program kerja. Dan kami akan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan,” ujar Agus.

Jika memang ada hal-hal yang hendak diperbaiki dan dibuat lebih transparan, lanjut dia, maka BPJS Ketenagakerjaan akan menampung aspirasi dan akan membahasnya di internal BPJS Ketenagakerjaan untuk selanjutnya diambil tindakan.

“Semua masukan dan aspirasi akan kami serap dan akan kami rumuskan,” ujarnya.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*