Breaking News

Keliru Mendiagnosa Realitas Sosial, Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional Tidak Perlu

Keliru Mendiagnosa Realitas Sosial, Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional Tidak Perlu.

Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) adalah bukti kekeliruan dalam mendiagnosa realitas sosial. Oleh karena itu, DKN tidak perlu diadakan.

Hal itu disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, di Jakarta, Senin (23/07/2018).

Menurut dia, upaya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang akan membentuk DKN patut dipertanyakan. Selain tidak dibutuhkan, DKN tersebut tidak jelas peruntukannya.

“Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional atau DKN, perlu dipertanyakan urgensinya. Apalagi hingga saat ini payung hukum untuk membentuk DKN belum ada,” ujar Petrus Selestinus.

Dia melanjutkan, jika memperhatikan fungsi DKN sebagaimana digambarkan oleh Wiranto, maka DKN ini tidak jauh berbeda dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsoliasi atau KKR, yang dahulu cikal bakalnya sempat dibentuk dengan UU No. 27 Tahun 2004, Tentang KKR.

“Namun, karena undang-undang ini baru 2 tahun berlaku, sudah dibatalkan oleh MK melalui putusan yang dinilai kontroversial karena bersifat ultra petita,” katanya.

Lagi pula, lanjut Petrus, membuat landasan UU yang menjadi payung hukum DKN itu butuh waktu lama.  Dikatakan Petrus, beberapa pertanyaan pun muncul, seperti apa urgensinya dan mau dibawa kemana DKN ini? Apakah masyarakat di berbagai daerah sedang menghadapi konflik sosial antar kelompok dalam skala Kabupaten atau Provinsi atau dalam skala Nasional atau terdapat potensi konflik sosial di kalangan masyarakat yang akan muncul? Apakah pranata hukum, pranata sosial dan aparat penegak hukum berada dalam kondisi tidak berdaya sehingga dikhawatirkan akan timbul keadaan anomali dan konflik sosial?

Lebih lanjut, kata Petrus, jika pembentukan DKN  untuk menghidupkan kembali fungsi Lembaga Adat dan Hukum Adat yang menurut Menkopolhukam Wiranto sudah tidak berfungsi lagi, maka langkah ini pun tidaklah tepat.

“Ini tidak benar, karena Hukum Adat dan Lembaga Adat di setiap desa atau daerah masih berlaku efektif hingga sekarang,” ujarnya.

Lagipula, lanjutnya, meski tidak ada perhatian dari Pemerintah akan tetapi dalam berbagai persoalan masyarakat desa, Lembaga Adat selalu tampil dengan prinsip musyawarah dan semangat akomodatifnya mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Dengan demikian, membentuk DKN, berpotensi merusak Hukum Adat dan Lembaga Adat, yang sangat heterogen, terlebih-lebih sudah diperkuat dengan UUD 1945 dan UU Tentang Desa,” tutur Petrus.

Dia mengingatkan, ide membentuk DKN ini tidak sejalan dengan Visi Nawacita Jokowi-JK bidang pembangunan budaya, yaitu untuk memperteguh Kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga, sehingga bisa mengembalikan roh kerukunan antar warga sesuai dengan jiwa konstitusi dan semangat Pancasila 1 Juni 1945.

“Pilihan Wiranto membentuk DKN merupakan sebuah kekeliruan dalam mendiagnosa realitas sosial di tengah masyarakat, mengingat lembaga yang dikehendaki oleh Nawacita Jokowi-JK bukanlah DKN, melainkan “Lembaga Kebudayaan” sebagai basis pembangunan budaya, karakter bangsa, kepedulian sosial, dan melindungi lembaga-lembaga adat di tingkat lokal yang memang membutuhkan uluran tangan pemerintah,” tuturnya.

Menurut Petrus, UU No. 7,  Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial merupakan hukum positif yang berfungsi melakukan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

UU itulah yang menjadi landasan hukum sekaligus payung hukum untuk menyelesaikan masalah konflik sosial yang muncul di tengah masyarakat, baik untuk skala Kabupaten/Kota, skala Provinsi, dan skala Nasional, yang tanggung jawabnya secara berjenjang sesuai dengan skala konflik yang terjadi.

“Dalam hal konflik sosial yang terjadi itu berskala nasioal, maka tanggung jawab terletak di tangan Presiden. Dimana Presiden akan menunjuk Kementerian yang membidangi koordinasi urusan Polhukam sebagai koordinator dengan melibatkan Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait,” jelasnya.

Dalam kondisi seperti itu, lanjutnya, justru seorang Menkopolhukam harus memiliki kemampuan mengelola dan menyelesaikan konflik sosial dalam segala skala, terutama skala nasional. Payung hukumnya ya UU No. 7 Tahun 2012, Tentang Penanganan Konflik Sosial, yang mengatur mengenai Kelembagaan dan Mekamisme Penyelesaian Konflik.

Kelembagaan itu, lanjutnya, terdiri atas unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Sosial.

“Apabila dicermati, isi UU No. 7 Tahun 2012 dan Program Nawacita Jokowi-JK di bidang pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia, maka yang seharusnya dilakukan oleh Wiranto adalah mebangun rumah pusat kebudyaan dan kesenian, bukan membentuk DKN,” ujarnya.

Petrus pun menyarankan,  Menko Pomhukam Wiranto sebaiknya fokus menginventarisir semua daerah dengan kondisi budaya dan adat istiadatnya, serta Lembaga Adat yang berfungsi sebagai Peradilan Adat yang sangat akomodatif dalam menyelesaiakan konflik sosial di antara warga masyarakatnya.

Menkopolhukan juga diminta mendorong Pemda dalam rangka pemenuhan terhadap amanat pasal 18A dan 18B, pasal 25, 28C, 28i ayat (3), 32 UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2012 dan Program Nawacita.

“Sehingga ada sinergi antara Lembaga Adat dan Pemerinta Pusat/Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi daerah. Bukan malah membentuk DKN yang tidak ada payung hukumnya dan tidak jelas target yang hendak dicapai,” ujarnya.

Sebagai Menko Polhukam, dijelaskan Petrus, Wiranto juga seharusnya mendorong Pemda dan Lembaga Adat yang ada untuk tetap menggelorakan semangat kegotongroyongan, kebhinekaan, saling peduli dan berdampingan secara damai, yang hingga saat ini masih tumbuh dan berkembang secara baik di kalangan masyarakat desa.

Dikatakan Petrus, tidak adanya konflik sosial di tingkat masyarakat bawah pada skala Kabupaten atau Provinsi apalagi nasional, mengisyaratkan pembentukan DKN dipastikan tidak akan berfungsi.

“Malah berpotensi menegasikan peran para tokoh adat, lembaga-lembaga adat, pranata adat dan pranata sosial yang masih dianut dan dipelihara oleh masyarakat desa di seluruh Indonesia yang selama ini memberikan kontribusi tinggi bagi kerukunan nasional kita,” ujarnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) tidak ditujukan sebagai lembaga rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menurut dia, DKN dibentuk untuk menangani konflik horizontal maupun vertikal di masyarakat dengan jalan musyawarah.

“Dewan Kerukunan Nasional itu, saya ulangi bukan diarahkan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara-cara nonyudisial, bukan. Tetapi Dewan Kerukunan Nasional itu dibentuk dibangun diadakan untuk memberikan solusi terhadap konflik-konflik horizontal di masyarakat ataupun konflik vertikal dengan pemerintah yang tidak serta merta diselesaikan dengan cara-cara yuridis,” kata Wiranto di Kemenkopolhukam.

Wiranto menambahkan, lewat DKN, penyelesaian konflik sosial di masyarakat lebih mengedepankan pendekatan nonyudisial. Menurutnya, hal ini bisa mengurangi beban perkara yudisial yang harus ditangani lembaga seperti Komnas HAM.

“Ketimbang langsung kita mengundang, misalnya Komnas HAM, apa-apa Komnas HAM, ya tidak apa-apa tapi beban Komnas HAM akhirnya terlalu berlebihan, terlalu banyak masalah yudisial,” ujarnya.

Kendati demikian, Wiranto menegaskan jalur hukum atau yudisial tetap bisa ditempuh, apabila cara musyawarah mufakat gagal menyelesaikan konflik.

“Kalau nggak bisa, baru kita mengundang aparat keamanan, aparat penegak hukum, yang menangani dengan cara-cara yudisial,” tuturnya.

Diakomodirnya opsi yudisial ini, dinyatakan Wiranto untuk membantah anggapan pemerintah menutup pilihan yudisial untuk menyelesaikan konflik sosial.

“Tidak ada niat pemerintah untuk kemudian semuanya harus selesai dengan cara-cara nonyudisial, tidak mungkin, ada hal-hal tertentu yang memang harus diselesaikan secara peradilan,” ujar Wiranto.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*