Breaking News

Kelamaan Sembunyi-Sembunyi, Penerima Dana Korupsi E-KTP Diminta Segera Mengaku

Kelamaan Sembunyi-Sembunyi, Penerima Dana Korupsi E-KTP Diminta Segera Mengaku.

Ternyata, baru Rp28 miliar yang dikembalikan, penerima Aliran dana kasus e-KTP diminta segera mengaku. Sejumlah fakta dalam kasus korupsi e-KTP mulai terungkap. Sampai persidangan ke 15, dugaan adanya bagi-bagi uang proyek e-KTP kepada sejumlah pihak kian terbukti.

 

Setidaknya sudah ada 13 nama yang mengaku menerima dan telah mengembalikan uang tersebut ke KPK. Namun jumlahnya hanya Rp28 miliar, sementara kerugian negara dalam kasus e-KTP mencapai Rp2,3 triliun.

 

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (BEM STHI) Jentera, M. Al Ayyubi Harahap menuturkan, berdasarkan pemantauannya dalam sidang kasus korupsi e-KTP,  terdapat 13 saksi dan 2 terdakwa yang mengaku sudah mengembalikan uang yang diterimanya terkait kasus tersebut.

 

“Namun pihak yang mengembalikan uang tersebut bukan berarti bisa bebas dari jeratan hukum,” katanya dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta,  Minggu (21/05/2017).

 

Dari 13 saksi tersebut terdapat 8 penyelenggara negara, 3 pengusaha, 1 advokat, dan 1 akademisi. Jumlah uang yang mereka kembalikan ke KPK bervariasi, mulai dari Rp3 juta hingga 500 ribu USD. Jika ditotal, jumlah uang yang dikembalikan 2 terdakwa dan 13 saksi tersebut hanya Rp28 miliar.

 

“Kerugian negara akibat korupsi e-KTP ini mencapai Rp2,3 triliun, kalau yang mengembalikan nilainya hanya segitu berarti masih banyak yang belum mengaku dan mengembalikan uangnya,” ujar Ayyubi.

 

Berdasarkan Undang Undang Tipikor, para saksi yang sudah secara sadar mengakui perbuatannya menerima uang hasil korupsi juga dapat dijerat hukuman. Apalagi jika yang menerima uang tersebut adalah penyelenggara negara.

 

Ayyubi menghimbau agar mereka yang menerima aliran dana kasus e-KTP segera bertindak koperatif dan bekerjasama dengan KPK untuk mengembalikan uang tersebut. Selain itu pihaknya juga mendorong KPK agar melakukan pendalaman apakah jumlah uang yang dikembalikan para terdakwa dan saksi sesuai dengan jumlah yang mereka terima.

 

“Kami juga meminta KPK untuk menelusuri keterlibatan pihak lain yang diduga menerima uang korupsi e-KTP tapi tidak mau mengaku, misalnya soal nyanyian M. Nazarudin yang menyebutkan Mendagri Gamawan Fauzi juga menerima uang dari proyek e-KTP,” ujarnya.

 

Menurut Ayyubi, sikap koperatif dari penerima aliran dana e-KTP akan membuat hukuman mereka bisa diringankan. “Caranya ya bekerjasama dengan KPK menjadi justice collaborator,” tandasnya.

 

Koordinator divisi monitoring hukum dan peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun, menerangkan sampai sidang ke 15 kasus korupsi e-KTP mulai terkuak siapa saja yang membagi-bagi dan menerima uang hasil korupsi tersebut.

 

“Yang belum mengaku menerima uangnya sebaiknya segera mengembalikan karena sekalipun ditutup-tutupi faktanya akan terungkap di pengadilan,” katanya.

 

Dia mengapresiasi KPK yang sudah mengajukan status cegah ke luar negeri terhadap nama-nama yang diduga kuat menerima aliran dana e-KTP. Salah satu nama yang sudah dicegah ke luar negeri adalah Setya Novanto, yang saat ini menjabat Ketua DPR RI.

 

“Uang korupsi e-KTP ini belum semuanya diungkap, kita berharap potensi kerugian negara senilai Rp2,3 triliun ini segera dipulihkan,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*