Breaking News

Kekerasan Sangat Tinggi dan Terus Meningkat, Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tak Dituntaskan?

Kekerasan Sangat Tinggi dan Terus Meningkat, Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tak Dituntaskan?

Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, dalam 5 tahun terakhir kekerasan seksual mencapai angka tertinggi yang terjadi di ranah publik/komunitas. Selama 3 tahun terakhir, kekerasan seksual menempati urutan kedua tertinggi dari kekerasan yang terjadi di ranah privat/domestik. Sementara itu, Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Seksual belum juga tuntas dibahas di DPR.

 

Ketua Komnas Perempuan, Azriana menuturkan, pada 2016, kasus kekerasan seksual yang dilaporkan berjumlah 5.765 kasus, baik yang terjadi di ranah privat maupun publik. Pelaku bahkan merupakan orang-orang terdekat korban, baik keluarga maupun orang-orang di sekitar lingkungan korban.

 

“Hingga saat ini hak-hak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya terlindungi, terutama hak atas keadilan dan pemulihan,” ujarnya dalam siaran persnya, Sabtu (03/06/2017).

 

Menurut dia, terbatasnya tindakan kejahatan seksual yang dikenali oleh KUHP dan sistem pembuktian yang tidak berperspektif korban, menyebabkan sebagian besar pelaku kejahatan seksual bebas dari jeratan hukum.

 

Selain itu, belum adanya regulasi yang secara khusus menjamin dilaksanakannya pemulihan bagi korban kekerasan seksual, menyebabkan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual hanya berfokus pada penghukuman pelaku dan mengabaikan aspek pemulihan korban.

 

“Padahal, dampak dari tindakan kekerasan seksual tidak saja terhadap fisik, psikis dan organ/fungsi seksual korban, tapi juga terhadap keberlangsungan kehidupan korban dan keluarganya,” kata Azriana.

 

Atas dorongan Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan, DPD, dan DPR telah mengambil langkah penting menetapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk daftar Prolegnas Prioritas 2016.

 

Pada 6 April 2017, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah masuk sebagai RUU inisiatif DPR. Pada tanggal yang sama DPR juga telah mengirimkan Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hasil harmonisasi Baleg DPR kepada presiden.

 

“Dengan demikian, saat ini masyarakat Indonesia menunggu presiden menerbitkan Surat Presiden (Surpres), dan menunjuk Kementerian terkait sebagai perwakilan dalam pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” ujarnya.

 

Menurut Azriana, hal yang perlu menjadi perhatian publik saat ini, bukan saja tenggat waktu penerbitan Surpres tetapi juga pentingnya proses pembahasan yang melibatkan partisipasi masyarakat, terutama organisasi masyarakat yang selama ini membantu korban.

 

Komnas Perempuan memandang pentingnya keterlibatan publik dalam pembahasan mengingat ada sejumlah hal yang sangat prinsipil yang tidak boleh dihapus/dihilangkan Pemerintah dari Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang disampaikan DPR.

 

Pembaharuan hukum harus memberikan kemudahan bagi korban mendapatkan akses keadilan melalui pengaturan hukum acara yang berperspektif perlindungan hak korban.

 

“Penanganan kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan lintas sektor baik layanan pemerintah maupun layanan negara secara sinergi sebagai upaya pemulihan korban sehingga penting menegaskan pengaturan layanan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan NGO,” kata dia.

 

Komisioner Komnas Perempuan, Siti Noor Laila menambahkan, pihaknya meminta kementerian yang ditunjuk presiden memastikan adanya partisipasi publik dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

 

“Dalam hal ini adalah lembaga nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga pengadalayanan, agar pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bersifat partisipatif dan komprehensif,” katanya.

 

Dia juga mengajak masyarakat sipil mengawal penerbitan Surat Presiden dan memantau setiap tahapan proses pembahasan RUU Penghapusan Seksual.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*