Breaking News

Kekerasan Fisik Terhadap Anak di Sekolah Harus Dieliminir

Kekerasan Fisik Terhadap Anak di Sekolah Harus Dieliminir.

Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA) menegaskan kekerasan terhadap anak dapat dicegah dengan kemitraan yang kuat dan upaya semua komponen masyarakat untuk terlibat dalam perlindungan.

 

Dalam momentum Hari Anak Nasional, Aliansi PKTA menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk memperhatikan dan menghentikan secara serius praktek-praktek penghukumanfisik pada anak yang terjadi di lingkungan pendidikan.

 

Ketua Presidium Aliansi PKTA, Zubedy Koteng, menyebutkan hukuman fisik bagi anak-anak harus dihentikan. Alasannya, anak merupakan kelompok yang paling rentan mendapatkan hukuman dari orang dewasa baik itu orang tua, guru, dimana kekerasan tersebut dilegitimasi untuk memperbaiki/mengubah perilaku anak yang melakukan kesalahan.

 

Aliansi PKTA melihat di masyarakat masih terjadi praktek corporal punishment atau hukuman fisik ditujukan pada badan, baik parental corporate punishment, yang merupakan kekerasan dalam lingkup keluarga maupun school corporal punishment, atau hukuman badan-hukuman fisik di sekolah.

 

“Ini karena ada anggapan bahwa hukuman fisik dianggap sebagai praktek yang diperlukan, benar dan wajar. Bahkan ada anggapan bahwa melakukan kekerasan fisik kepada anak dianggap sebagai salah satu metode pendidikan yang baik,” katanya dalam siaran persnya, Rabu (26/07/2017).

 

Zubedy menerangkan, corporal punishment didefinisikan oleh Komite Konvensi Hak-hak Anak sebagai hukuman yang menggunakan kekuatan fisik dan bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan, meskipun ringan. Sebagian besar melibatkan pukulan fisik baik dengan tangan atau dengan alat perantara berupa cambuk, tongkat, sabuk, atau sepatu.

 

Dalam pandangan Komite Konvensi Hak-hak Anak, hukuman fisik selalu merendahkan martabat manusia. Selain ini, hak anak atas akses ke pendidikan harus disediakan tanpa menyampingkan martabat anak, dan tidak membatasi anak untuk secara bebas mengekspresikan pandangannya, dan tidak menghalangi anak untuk berpartisipasi di dalam aktivitas belajar-mengajar.

 

Oleh karena itu maka pendidikan juga harus diberikan kepada anak dengan cara yang mematuhi batasan-batasan ketat di dalam disiplin pendidikan seperti yang dipaparkan di dalam pasal 28 ayat 2 Konvensi Hak-hak Anak yang menjamin bahwa ‘negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak dan sesuai dengan konvensi ini.

 

“Praktek hukuman fisik tersebut sebetulnya telah dilarang dalam peraturan di Indonesia,” ungkapnya.

 

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1a UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

 

Selain itu pada Pasal 54 ayat 1 dinyatakan anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

 

Berdasarkan hal tersebut, Aliansi PKTA meminta pemerintah untuk mengawasi secara cermat potensi praktek-praktek hukuman fisik terhadap anak.

 

“Sekolah bisa bebas dari kekerasan jika anak-anak, guru, orangtua dan masyarakat terlibat dalam memahami pentingnya disiplin positif,” ujar Zubedy.

 

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menghimbau masyarakat un ntuk tidak memviralkan kasus kekerasan atau bullying (perundungan) yang menimpa anak-anak.

 

“Banyak viral kasus-kasus anak di-share ke berbagai kalangan dengan semangat agar mendapatkan banyak atensi. Padahal, penyebaran video kekerasan anak merupakan pelanggaran hukum. KPAI meminta untuk tidak terus memviralkan video kekerasan, bullying,” ujar Ketua KPAI Asrorun Ni’am Soleh.

 

Meski mendapatkan atensi dari banyak pihak, penyebaran video kekerasan anak membawa banyak kerugian. Bukan hanya bagi korban, juga pelaku dan anak-anak Indonesia lainnya. Di lain sisi, soal pelaku kekerasan yang masih anak-anak, juga perlu penanganan khusus dan jangan disamakan dengan orang dewasa. Harus menggunakan cara pendekatan berbeda.

 

“Jangan sampai langkah yang diambil mengedepankan pendekatan punitif yang justru mematikan masa depan anak, menghilangkan hak dasarnya, serta semakin mendorong anak untuk terus melakukan tindakan yang salah tanpa upaya pemulihan,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*