Breaking News

Kejati DKI Kaji Sprindik Baru Kasus Dugaan Korupsi Gardu Induk PLN

Kejati DKI Kaji Sprindik Baru Kasus Dugaan Korupsi Gardu Induk PLN.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta masih mengkaji untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang baru terhadap mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan terkait dugaan korupsi pembangunan gardu induk PLN di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

 

Pengkajian tersebut dilakukan pasca putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan Dahlan Iskan pada Agustus 2015 yang menyebutkan penetapan tersangka Dahlan Iskan adalah tidak sah.

 

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta Sarjono Turin mengatakan pengkajian itu dilakukan agar saat dikeluarkan Sprindik baru, tidak memberikan celah tersangka mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri.

 

“Ya sampai sekarang masih dikaji,” ujar Sarjono Turin di Jakarta, Jumat (10/03/2017).

 

Mantan Kepala Kejari Jakarta Selatan itu juga membantah bahwa kejaksaan tidak lagi melanjutkan penanganan perkara dugaan korupsi tersebut pasca putusan praperadilan PN Jakarta Selatan.

 

“Terus dilanjutkan, yang jelas kami masih mengkajinya,” tegasnya.

 

Dalam kasus tersebut, sebanyak 15 orang terdakwa telah divonis bersalah oleh pengadilan di antaranya, Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region Jawa Barat, Fauzan Yunaz; Syaifoel Arief selaku Manajer Unit Pelaksana Konstruksi (UPK) Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region DKI Jakarta dan Banten; I Nyoman Sardjana selaku Manajer Konstruksi dan Operasional Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Jawa Bali, Nusa Tenggara; Totot Fregantanto selaku Pegawai PT PLN (Persero)  PIKITRING Jawa Bali; Yushan selaku Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN (Persero); Ahmad Yendra Satriana selaku Deputi Manajer Akuntansi PIKITRING Jawa Bali Nusa Tenggara PT PLN (Persero); Yuyus Rusyadi Sastra selaku pegawai PLN (Persero) PIKITRING Jawa Bali; Endy Purwanto selaku pegawai PT PLN (Persero) PIKITRING Jawa Bali, dan Arief Susilo Hadi selaku pegawai PT PLN Proring Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

 

Nama-nama tersebut selaku panitia pemeriksa barang hasil pekerjaan pada pembangunan gardu induk 150 KV Jatirangon II dan Jatiluhur Baru PT PLN (Persero). Mereka dijerat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*