Breaking News

Kejaksaan Agung Masih Terus Dalami Dugaan Korupsi di Pertamina

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mendalami kasus dugaan korupsi penyediaan dan operasi kapal PT Pertamina Transkontinental oleh Tim Pengadaan Kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) yakni, Kapal Transko Andalas dan Kapal Tranko Celebes tahun 2012-2014.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mendalami kasus dugaan korupsi penyediaan dan operasi kapal PT Pertamina Transkontinental oleh Tim Pengadaan Kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) yakni, Kapal Transko Andalas dan Kapal Tranko Celebes tahun 2012-2014.

 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M. Rum mengatakan, kasus yang ditangani penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) itu telah memeriksa tiga orang saksi dari anak perusahaan Pertamina, yaitu Gita Dewi Aprilia, Manager Legal dan Compi Lancance, ‎Adam Marselan, Manager Keuangan PT. Pertamina Transkontinental sekaligus anggota Tim Pengadaan Kapal dan Joni Harsono, mantan Direktur Operasional.

 

“Ketiga saksi tersebut telah memenuhi panggilan penyidik tindak pidana khusus pada Selasa lalu. Ketiganya diperiksa intensif,” ujar M. Rum di Jakarta, Kamis (16/02/2017).

 

Menurut M. Rum, dalam pemeriksaan tersebut penyidik hanya menanyakan terkait prosedur pengadaan kapal.

 

“Pemeriksaan hanya terkait berbagai prosedur pengadaan kapal belum menetapkan tersangka,” ujar mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu.

 

M. Rum menjelaskan, Gita Dewi Aprlia saat diperiksa ‎menerangkan aspek hukum terkait dengan kontrak pengadaan kapal Transko Andalas dan kapal Tranko Celebes Tahun Anggaran 2012.

 

Sedangkan Adam Marselan, lanjutnya, ditanya mengenai pembayaran pengadaan kapal Transko Andalas dan kapal Tranko Celebes.

 

“Sementara Joni Harsono selaku Wakil Ketua Pengadaan Kapal menerangkan terkait dengan aspek teknis kapal Transko Andalas dan kapal Tranko Celebestahun,” ucapnya.

 

Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang telah diberikan ke penyidik Jampidsus, pengadaan dua unit kapal AHTS itu diduga telah menghabiskan anggaran sebesar 28,4 juta dolar Amerika. ICW menduga, dugaan adanya korupsi karena spesifikasi gear box di lapangan tidak sesuai dengan yang di kontrak.

 

Selain itu kapal tersebut juga terlambatnya diberikan ke Indonesia. Seharusnya kapal pertama diserahkan pada 25 Mei 2012 dan kapal kedua pada 25 Juni 2012.  Namun kapal pertama diserahkan pada 10 Agustus 2012 dan kapal kedua pada 10 Oktober 2012.

 

Keterlambatan penyerahan kapal tersebut dikenai denda 5 ribu dolar Amerika per hari, namun tidak ada tagihan atas keterlambatan tersebut.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*