Breaking News

Kejaksaan Agung Lamban Usut Korupsi FSRU Perusahaan Gas Negara, Kapan Dirutnya Jadi Tersangka?

Jampidsus Arminsyah: Masih dalam proses pengusutan.

Kejaksaan Agung disebut lelet dan seperti bersengaja tidak melakukan pengusutan tuntas terhadap dugaan korupsi dan praktek mafia migas di Perusahaan Gas Negara (PGN). Soalnya, sudah dua kali lebaran alias memasuki tahun kedua, kasus yang sudah ada di Gedung Bundar Kejaksaan Agung itu ngendon tanpa kejelasan.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menyampaikan, jika kinerja penyidik Kejaksaan Agung masih lamban dan terkesan tidak professional, maka perang terhadap mafia Migas yang ada di PGN pun tidak akan tercapai.

“Sudah dua kali lebaran loh. Tak seorang pun ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di Lampung itu. Ini ada apa? Masa kinerja penyidik kejaksaan kita begitu-begitu saja dari tahun ke tahun?” ujar Ferdinand, di Jakarta, Kamis (30/06/2016).

Bagi Ferdinand, kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung tidak akan pernah membaik jika kasus-kasus yang ditanganinya selalu kandas tanpa tindak lanjut. “Entah kekuatan apa yang digunakan oleh PGN untuk menjinakkan Kejaksaan sehingga kasus ini berjalan ditempat dan sangat lamban,” ujar dia.

Ferdinand mengungkapkan, sejak kasus ini dilaporkan oleh Energy Watch Indonesia bersama-sama dengan DPP POS RAYA yakni organ relawan pemenangan Presiden Jokowi pada Mei tahun lalu, kejaksaan terlihat gamang menghadapi PGN dan seolah menggunakan kasus ini jadi kasus yang menyandera Dirut PGN tapi tidak menyelesaikan perkara. Menggantung.

Bahkan, Ferdinand menyampaikan, informasi perkembangan yang diperoleh bahwa kasus sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan setelah 1 tahun lebih.

“Dan Dirut PGN HPS kabarnya sudah dicekal oleh Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, ada apa Kejaksaan tidak segera menetapkan tersangka atas kasus ini? Padahal segala data dan informasi sudah cukup terang benderang adanya kerugian negara hingga trilliunan rupiah,” ujarnya.

Karena itu, Kejaksaan Agung didesak untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ferdinand mengingatkan kejaksaan agung agar tidak bersengaja menunda-nunda penetapan tersangka, dan jangan dijadikan permainan oleh oknum jaksa.

“Kejaksaan harus tegas karena kerugian negara yang sangat besar atas kasus ini tidak boleh dibiarkan. Sudah 2 kali lebaran, jangan sampai kejaksaan menjadikan kasus ini seperti bang Toyib yang 3 kali lebaran tidak pulang-pulang. Begitulah syair sebuah lagu yang sempat tenar di tengah publik,” ujarnya.

Sekali lagi, lanjut dia, Kejaksaan harus menunjukkan kinerjanya secara profesional dan tidak mengulur-ulur waktu dalam pengusutan perkara itu.

“Kejaksaan harus malu jika tidak mampu mengungkap kasus yang sudah terang benderang,” ujarnya.

Terhadap pengusutan kasus ini, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan penyelidikan. Kasus itu pun tidak pernah dihentikan dan sudah dilakukan pencekalan terhadap Dirut PGN.

“Masih berjalan, dan masih proses penyelidikan. Sejumlah saksi malah juga masih terus diperiksa,” ujar Jampidsus Arminsyah.

Arminsyah menyampaikan, penyidik tentu harus firm untuk menemukan alat bukti dan data agar seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Yang pasti, segala langkah antisipatif agar tidak terjadi kesalahan pengusutan kasus ini pun tetap menjadi perhatian.

“Jadi kita lihatlah perkembangannya ya. Ini masih dalam proses kok,” ujarnya.

Penanganan kasus pembangunan FSRU Lampung telah dilakukan sejak Maret lalu oleh penyidik Kejagung. Dugaan korupsi pengadaan FSRU di Lampung berawal dari laporan lembaga swadaya masyarakat Energy Watch Indonesia yang menduga ada kerugian dalam proyek bernilai 250 juta dolar amerika. Kerugian timbul karena tidak ada manajemen risiko dari PT PGN dalam pembangunan FSRU Lampung.

Pada awalnya, FSRU hendak dibangun di kawasan Belawan, Medan, Sumatera Utara, pada 2011 silam. Namun, proyek FSRU pun dipindahkan ke Lampung dan pengerjaannya selesai dua tahun kemudian.

Pada 2014 PGN mulai menjual 40,5 juta kaki kubik gas per hari ( Million Standard Cubic Feet per Day/MMSCFD) dari FSRU Lampung ke PLN untuk dialirkan ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Tawar di Bekasi.

Namun, kontrak jual-beli gas dengan harga 18 dolar amerika per MMBtu tersebut tidak dilanjutkan sejak Januari tahun lalu. Tetapi, sejak kerjasama usai, PGN terus membayar biaya sewa dan operasional FSRU.

Selain kerugian pembayaran biaya sewa dan operasional FSRU, Energy Watch Indonesia juga menilai investasi menara sandar kapal senilai 100juta dolar amerika pada FSRU terlalu tinggi harganya.

Kemudian, pembangunan jaringan pipa lepas pantai sepanjang 30 hingga 50 kilometer dari FSRU Lampung ke jaringan transmisi Sumatera Selatan-Jawa Barat, dan fasilitas penjualan pendukung lainnya sebesar 150 juta dolar amerika, dianggap terlalu mahal harganya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*