Breaking News

Kejaksaan Agung Diminta Terus Usut Tuntas Kasus ‘Papa Minta Saham’

Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) Sugeng Teguh Santoso dkk menggugat Undang Undang Tax Amnesty atau Undang Undang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kejaksaan Agung didesak untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ yang kini sudah tidak kedengaran proses kelanjutan penyelidikannya di Korps Adhiyaksa.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) LMPP, Sugeng Teguh Santoso menyampaikan, kejaksaan agung tidak selayaknya mendiamkan proses pengusutan perkara yang sudah sangat menyita perhatian publik itu.

Selain telah menjadi perhatian publik, lanjut Sugeng, kasus itu berkenaan dengan adanya skenario besar yang bisa saja menyeret sejumlah petinggi di Negara ini.

“Kejaksaan tidak boleh mendiamkan pengusutan kasus Papa Minta Saham itu. Ilmu belagak lupa itu tidak perlu dipelihara dalam upaya penegak hukum Indonesia. Jadi, kejaksaan agung harus membuka sudah sejauh mana proses yang dilakukan dalam proses penyelidikan perkara ini,” ujar Sugeng, di Jakarta, Senin (09/05/2016).

Dikatakan Sugeng, sejak Desember 2015, Kejaksaan Agung sudah berjanji akan mengusut kasus ini. Bahkan, lanjut dia, Kejaksaan Agung sudah memulai proses penyelidikan.

“Ini juga yang menjadi pertanyaan kita hingga hari ini. Mengapa Kejaksaan Agung tidak mengumumkanh apakah benar berjalan penyelidikan yang dilakukan? Apakah sudah ditemukan unsur melawan hukum dalam kasus ini?” ujarnya.

Kasus ‘Papa Minta Saham’ adalah dugaan permufakatan jahat dalam upaya Perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia yang menyeret bekas Ketua DPR Setya Novanto.

Dalam sebuah rekaman percakapan yang terpublikasi secara nasional, tersebut adanya dugaan skenario antara pihak PT Freeport Indonesia yang diwakili Maroef Sjamsoedin dalam percakapan dengan Ketua DPR RI waktu itu masih dijabat oleg Setya Novanto bersama seorang pengusaha Migas Riza Chalid dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan dalam urusan pembagian saham agar kontrak PT Freeport diperpanjang.

“Kasus ini tidak boleh di-petieskan, tidak boleh diendapkan begitu saja. Atau malah pura-pura lupa sehingga tak diusut sampai tuntas. Sudahlah, sudah cukuplah modus atau cara-cara lama yang dilakukan aparat hukum untuk mengendapkan sebuah perkara. Sudah tak pantas lagi begitu,” ujar Sugeng.

Sugeng menyarankan, agar penyidik Kejaksaan Agung memulai pengusutan dengan meminta keterangan dari para anggota dan pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR. Sebab, menurut Sugeng, adanya tidak adanya keputusan dari sidang MKD terhadap Setya Novanto waktu itu, menandakan adanya yang ditutup-tutupi DPR.

“Sebab, kalau tidak salah, ada 10 orang dari 17 anggota MKD yang menyatakan bahwa yang terjadi itu adalah pelanggaran berat yang dilakukan oleh Setya Novanto sebagai anggota DPR. Dan itu pasti ada bukti dan rasionalisasi. Sekaligus, penyidik perlu mengorek mengapa MKD tidak mengeluarkan putusan atas sidang MKD. Kalau mau maju, ya harus lakukan terobosan hukum dong. Jangan malah belagak lupa,” papar Sugeng.

Jika Kejaksaan Agung tetap mendiamkan penanganan perkara ini, lanjut dia, maka Sugeng dan kawan-kawannya akan melakukan langkah hukum berupa somasi terhadap Jaksa Agung.

“Kita akan somasi Jaksa Agung karena menghentikan proses pengusutan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan mengendapkan dulu pengusutan kasus ‘Papa Minta Saham’ yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung.

“Kami endapkan dulu,” kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 15 April 2016.

Menurut pria yang juga Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu, alasan kasus tersebut dihentikan sementara karena dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, belum bisa dikuatkan.

Soalnya, lanjut Prasetyo, belum ada keterangan saksi dari Pengusaha Muhammad Riza Chalid karena tak berhasil diperiksa Kejaksaan Agung.

“Kamu kan tahu, belum semua (saksi) yang harus kita periksa sekarang ini,” ujarnya.

Dalam kasus yang diusut oleh Kejaksaan Agung ini, sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap mantan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan juga Politikus Partai Golkar, Setya Novanto.

Kasus tersebut berawal dari adanya laporan oleh Sudirman Said mengenai rekaman percakapan permintaan saham dalam pertemuan antara Riza Chalid, Setya Novanto dan Maroef di Hotel Ritz Carlton. Presiden Jokowi sempat berang dengan perkara tersebut dan meminta Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti kasus pencatutan nama itu.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*