Breaking News

Kejahatan Seksual Terhadap Anak Sekolah Sangat Tinggi, Penegakan Hukum Harus Tegas

Kejahatan Seksual Terhadap Anak Sekolah Sangat Tinggi, Penegakan Hukum Harus Tegas

Kejahatan seksual terhadap masih terus terjadi. Meski sudah ada sejumlah undang-undang dan peraturan pendukung, angka kejahatan tersebut tidak kunjung menurun. Bahkan penegakan hukumnya juga tidak berlansung efektif.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait menyebutkan, penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak masih berjalan lamban. Contohnya kasus kejahatan seksual terhadap siswa taman kanak-kanak (TK) di Bogor, kasus ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Bogor Kota.

Dia menyebutkan, kejahatan yang menimpa QZ (4,5) siswa TK di Bogor yang diduga dilakukan UD, penjaga sekolah pada Mei lalu sudah memasuki tahap mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Meski demikian, tahapan proses penyidikan yang dilakukan penyidik belum sensitif pada anak sekalipun telah mendapatkan bukti dan keterangan dari berbagai saksi dan ahli.

“Namun karena belum mendapat persesuaian dari bukti-bukti hukum yang didapat maka kasus kekerasan seksual terhadap anak belum dapat dinyatakan lengkap untuk diajukan kepada Jaksa,” ujar dalam keterangan persnya, Selasa (22/08/2017).

Guna memantau dan pengawalan serta kontrol terhadap proses penanganan hukum yang dilakukan Polresta Bogor Kota, Komnas PA menerjunkan Quick Investigator Voluntary untuk menyiapkan langkah-langkah hukum.

“Namun sayangnya, bila merujuk ketentuan dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur tentang batasan waktu pemeriksaan perkara pidana anak dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap kerja keras yang telah dilakukan penyidik, bahwa tahapan proses lidik ke sidik yang dilakukan penyidik Kota atas kasus ini sangatlah terbilang lamban,” terangnya.

Menurut Arist, jika merujuk pada waktu kejadian perkara kekerasan seksual yang terjadi di awal Mei hingga sekarang sudah memasuki pertengahan Agustus proses penyidikan ini juga belum lengkap dapat dikategorikan bahwa penyidik telah mengabaikan ketentuan dari UU SPPA.

Meski menghormati kerja keras penyidik, pihaknya mendesak agar penyidik Unit PPA Polresta Bogor Kota menuntaskan penyidikannya dan segera pula menyerahkan berkas perkara kepada JPU untuk diteruskan ke pengadilan.

“Disamping itu, untuk meminta kepedulian dan tanggungjawab sosial atas maraknya peristiwa kekerasan seksual di wilayah hukum Bogor, serta meminta pertanggungjawaban Pemkot Bogor atas predikat Kota Layak Anak yang diberikan pemerintah, Komnas PA bersama elemen masyarakat dan pegiat perlindungan anak di Kota Bogor segera menemui Wali Kota Bogor dan jajarannya,” tandasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, dalam rapat koordinasi (rakor) pembahasan revisi Inpres no. 5 tahun 2014 tentang GN AKSA, sejak Inpres tersebut diterbitkan kasus kekerasan seksual pada anak belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Pemerintah sendiri berjanji untuk lebih intensif dalam menanggulangi masalah ini baik dari aspek pencegahan maupun aspek penanganan seperti penegakan hukum dan pelayanan rehabilitasi.

“Kasus kekerasan seksual pada anak memang menurun, namun tidak signifikan. Untuk itu kita perlu kerja lebih intensif dalam dua aspek yaitu pencegahan dan penanganan,” katanya. Diterangkannya, sebelumnya penyusunan Inpres No. 5 Tahun 2014 tentang GN AKSA memang sudah memuat nomenklatur masing-masing K/L terkait.

Hanya saja masih ada beberapa K/L yang dirasa masih ada kaitannya dengan GN AKSA tetapi belum diikutsertakan dalam Inpres. Selain itu, Inpres juga belum memuat pembagian tupoksi yang jelas dari masing-masing K/L yang menitikberatkan pada aspek pencegahan dan penangangan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*