Breaking News

Kejahatan HAM 1965, Kejaksaan Agung Didesak Segera Tindaklanjuti Temuan Komnas HAM

Kejahatan HAM 1965, Kejaksaan Agung Didesak Segera Tindaklanjuti Temuan Komnas HAM.

Ketua Hakim International People’s Tribunal (IPT) 1965 Zak Yacoob melalui salinan video yang diputarkan membacakan keputusan final IPT 1965, dalam isi putusan itu menyebut bahwa, Indonesia harus bertanggungjawab terhadap 10 tindakan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi pada 1965-1966. Termasuk di antaranya kejahatan genosida terhadap mereka yang menjadi anggota, pengikut dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta loyalis Presiden Sukarno dan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) yang progresif.

“Tindakan pembunuhan massal, dan semua tindak pidana tidak bermoral pada peristiwa 1965 dan sesudahnya, dan kegagalan untuk mencegahnya atau menindak pelakunya, berlangsung di bawah tanggung jawab sepenuhnya Negara Indonesia,” papar Zak Yacoob seperti dikutip dalam salinan putusan, Rabu (20/7/2016).

Lebih lanjut, Yacoob membacakan 10 kejahatan HAM berat, antara lain pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida.

“Semua kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan kepada warga masyarakat Indonesia dengan sistematis, diam-diam tapi meluas,” ujarnya.

Selain itu, dijelaskan Yaccob bahwa, serangan menyeluruh juga dilakukan terhadap para pendukung Presiden Sukarno dan anggota progresif Partai Nasional Indonesia (PNI). Kemudian, lanjut dia, serangan terhadap simpatisan PKI dan para pendukung Sukarno diawali dengan propaganda palsu.

“Indonesia gagal mencegah terjadinya tindakan tidak manusiawi ini, ataupun menghukum mereka yang terlibat atau melakukannya,” katanya.

“Sebab jika terjadi perbuatan pidana yang dilakukan terpisah dari pemerintah, atau tindakan yang biasa disebut aksi lokal spontan, bukanlah berarti negara dibebaskan dari tanggung jawab. Negara wajib menghalangi kembali berulangnya kejadian, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab,” tambah Yaccob.

Negara Indonesia, lanjut Yacoob, bertanggung jawab dan bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena, tambahnya, memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindakan tidak manusiawi melalui rantai komando.

“Semua tindakan ini merupakan bagian integral serangan yang menyeluruh, meluas, dan sistematis terhadap Partai Komunis Indonesia, organisasi-organisasi onderbouwnya, para pemimpinnya, anggotanya, pendukungnya, dan keluarga mereka. Termasuk mereka yang bersimpati pada tujuannya, dan secara lebih luas juga terhadap orang yang tak berkaitan dengan PKI,” ujarnya.

Yacoob juga menjelaskan, tindakan kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan terhadap para pemimpin PKI, anggota atau simpatisannya, loyalis Sukarno, dan anggota PNI yang progresif, serikat buruh, serikat guru, dan khususnya kalangan Tionghoa atau yang berdarah campuran, dapat digolongkan dalam genosida. Dan tindakan tersebut menyangkut sejumlah tindakan yang tertera dalam Konvensi Genosida 1948.

“Majelis Hakim pada akhir sidang tanggal 13 November 2015 menegaskan, bahwa telah dipastikan, dalam periode tersebut Negara Indonesia melalui tentara dan polisi, telah terlibat dan mendorong terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia berat ini secara sistematis dan menyeluruh,” ungkap dia.

Majelis Hakim yakin bahwa semua ini dilakukan demi tujuan politik. Kemudian, fakta-fakta yang disampaikan jaksa di hadapan Tribunal, menurut hakim, masuk dalam tindakan-tindakan yang tergolong dalam pelanggaran Konvensi Genosida 1948.

Di akhir pembacaan keputusan, Zak Yacoob membacakan desakan hakim IPT 1965 terhadap pemerintah Indonesia, sebagai berikut:

(a) Meminta maaf kepada semua korban, penyintas, dan keluarga mereka untuk peran negara dalam semua kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan lain yang terjadi di Indonesia terkait dengan peristiwa 1965 dan sesudahnya.
(b) Melakukan penyidikan dan mengadili semua pelanggaran terhadap kemanusiaan.
(c) Memastikan kompensasi dan santunan yang memadai kepada korban dan penyintas.

Pemerintah melalui Jaksa Agung didesak untuk segera menindaklanjuti laporan penyelidikan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan 1965 oleh Komnas HAM.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*