Breaking News

Kejagung Tahan Tersangka Pemberi Gratifikasi Pajak Rp7 Miliar

Kejagung Tahan Tersangka Pemberi Gratifikasi Kasus Pajak Rp7 Miliar.

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan tersangka berinisial TL alias HA terkait kasus dugaan korupsi gratifikasi atau pemberian hadiah dalam pengurusan pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan RI sebesar . 7.145.435.666 rupiah.

 

Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung, Warih Sadono mengatakan, penahanan terhadap TL alias HA yang bekerja sebagai Wiraswasta berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-28/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

 

“Jadi tersangka TL alias HA selaku pemberi hadiah atau gratifikasi ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 18 November 2017,” kata Warih di Gedung Bundar Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (01/11/2017).

 

Menurut Warih, penahanan dilakukan dikarenakan tersangka diancam pidana penjara lebih dari 5 tahun.

 

“Tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP,” ujarnya.

 

Sebelumnya, penyidik telah menahan tersangka berinisial JJ pekerjaan mantan PNS di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan dan AP pekerjaan PNS di Kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI.

 

Pada kasus ini, tersangka TL alias HA disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

 

Kasus ini bermula ketika TL alias HA memberikan hadiah berupa uang dengan jumlah seluruhnya sekitar 7.145.435.666 rupiah yang berkaitan dengan pengurusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan dan Faktur Pajak dari beberapa wajib Pajak Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung agar tersangka JJ dan AP melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya selaku PNS Ditjen Pajak.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*