Breaking News

Kejagung Minta Para Demonstran Berfikir Objektif

Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta semua pihak yang mengkritisi kinerja Jaksa Agung, HM Prasetyo lebih mengedepankan cara berfikir objektif. Sebab, sejauh ini Kejagung telah melakukan banyak terobosan yang signifikan dalam membangun korps Adhyaksa.

 

“Kalau mau mengkritisi silahkan saja, namun harus dengan parameter yang jelas. Jangan asal bicara, apalagi menuntut Jaksa Agung untuk mundur, itu ngawur,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M. Rum saat menanggapi aksi unjuk rasa puluhan remaja yang mengatasnamakan Komite Pengawal Nawacita, di kompleks Kejagung, Senin (03/07/2017).

 

Menurut mantan Wakil Kepala Kejati DKI Jakarta itu, kinerja Kejagung selama dipimpin Jaksa Agung, HM Prasetyo menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Hal itu dapat dibuktikan dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh berbagai pihak eksternal. Seperti apresiasi positif yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) atas penanganan kasus korupsi yang ditangani Kejagung jauh lebih unggul dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian.

 

“Penilaian ICW, Kejaksaan paling optimal dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dengan anggaran yang minim mampu mengembalikan keuangan negara yang cukup besar,” ujar Rum.

 

Lebih lanjut, Rum mengatakan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pihak Kejagung telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran keuangan negara. Bahkan, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi  juga memberikan predikat B atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kejagung.

 

Rum juga menegaskan, pihak Kejagung telah berhasil melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dengan program Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4).

 

“TP4 mendapatkan apresiasi dari stakeholder seperti dari kementerian dan BUMN,” katanya.

 

Rum menambahkan, program jaksa masuk sekolah (JMS) dan jaksa masuk pesantren (JMP) yang digagas Kejaksaan di daerah juga mendapatkan apresiasi dari publik. Dimana program tersebut merupakan program penyuluhan dan penerangan hukum kepada para remaja.

 

Sebelumnya, belasan remaja yang mengatasnamakan Komite Pengawal Nawacita mengkritisi kinerja Kejaksaan RI dibawah kepemimpinan Jaksa Agung, M Prasetyo. Mereka menilai Kejaksaan telah diskriminatif dalam penegakan hukum yakni dalam penanganan kasus yang melibatkan Hary Tanoesoedibjo.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*